ASIATODAY.ID, ABU DHABI – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mewakili Presiden Joko Widodo menerima sejumlah CEO dan investor di Emirates Palace Hotel, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA).
Dalam pertemuan itu, sejumlah pontensi investasi yang telah lama mangkrak berhasi dituntaskan. Salah satunya, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Waduk Cirata, Jawa Barat.
Bahlil mengatakan, salah satu alasan pentingnya investasi ini dipercepat, sebab porsi EBT di bauran energi pembangkit nasional masih sedikit, yakni sekitar 10 persen dari total bauran energi (mix energy).
Pada 2025, pemerintah menargetkan porsi EBT mencapai 23 persen. Porsi PLTS dari existing kapasitas listrik nasional baru sebesar 5 MW.
Percepatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Chief Executive Officer (CEO) Masdar Mohamed Jameel Al Ramahi, Direktur Utama PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini, dan Direktur Utama Pembangkit Jawa Bali Indonesia (PJBI) Gunawan Budi Haryanto.
“Investor pembangkit ini adalah Masdar, sudah dieksekusi. Kepala BKPM mengatakan pemerintah akan mempercepat perizinan investasi ke depan, apalagi terkait dengan pengembangan EBT,” ujar Direktur Promosi Sektoral BKPM Imam Soejoedi dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (13/01/2020).
Masdar merupakan perusahaan energi baru terbarukan (EBT) yang berbasis di Abu Dhabi, UEA. Masdar akan bermitra dengan cucu usaha PT PLN (Persero) yakni PJB membangun PLTS Terapung di Waduk Cirata, Jawa Barat. Pembangkit ini akan menjadi PLTS terbesar di Asia Tenggara.
Investasi di pembangkit ini sekitar Rp1,8 triliun. PLTS Terapung Cirata memecahkan rekor pembangkit bertenaga surya terbesar di ASEAN setelah PLTS di Filipina, Cadiz Solar Powerplant sebesar 132,5 mega watt (MW).
Usai mendapat penjelasan dari Kepala BKPM terkait sentralisasi kewenangan perizinan di BKPM, Mohamed Jameel berjanji akan mengajak mitra-mitra dan investor koleganya di seluruh dunia untuk berinvestasi di Indonesia.
“Kami sendiri rasakan kemudahan dan kecepatan pelayanan berinvestasi di Indonesia setelah Instruksi Presiden No.7/2019. Kami punya rekan-rekan investor sampai ke Karibia sekalipun,” ujar Jameel.
Hadir pula menyaksikan penandatanganan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Wamen BUMN Budi G. Sadikin. (AT Network)
,’;\;\’\’