ASIATODAY.ID, ANKARA – Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menekankan kembali dukungan Turki kepada masyarakat Palestina dalam pesan Hari Raya Idulfitri yang disampaikan di media sosial. Erdogan menegaskan bahwa Turki “tidak akan membiarkan tanah Palestina ditawarkan kepada siapapun.”
“Saya ingin menekankan bahwa Al Quds Al-Sharif, tempat suci untuk tiga agama, merupakan garis merah bagi semua Muslim di dunia,” tegas Erdogan melansir Ynet, Senin (25/5/2020).
Erdogan memandang, Turki adalah “satu-satunya suara” yang membela Palestina saat ini. Ia menegaskan bahwa Turki tidak akan membiarkan Israel mencaplok sebagian area Tepi Barat yang dijadwalkan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.
Rencana menganeksasi 30 persen Area C di Tepi Barat dapat dimulai pada 1 Juli. Aneksasi dapat terwujud lewat kesepakatan internal koalisi Israel yang disetujui Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan PM Alternatif Benny Gantz.
Sebelumnya, juru bicara Kepresidenan Turki Ibrahim Kalin meminta komunitas internasional untuk mengambil sikap menentang dalam menetang rencana pencaplokan oleh Israel.
“Kami menolak rencana Israel untuk mencaplok Tepi Barat dan menyerukan agar dunia mengambil sikap menentangnya. Pendudukan dan pencaplokan adalah kejahatan,” kata Ibrahim Kalin di Twitter.
Kalin mengatakan Turki akan mendukung semua langkah yang harus diambil untuk melawan pendudukan dan pencaplokan tanah Palestina.
Selain soal Palestina dan Israel, Erdogan juga menyinggung mengenai isu pandemi virus corona (covid-19) dalam pidatonya.
“Semoga saudara-saudara kita yang kehilangan nyawa mendapat ampunan dari Allah SWT, dan mereka yang sedang sakitn segera disembuhkan,” sebut Erdogan.
Berdasarkan data Universitas Johns Hopkins pada Selasa 26 Mei 2020, total kasus covid-19 di Turki berada di angka 157.814 dengan 4.369 kematian dan 120.015 pasien sembuh.
Prioritas
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut pihaknya tidak akan melewatkan sebuah “kesempatan historis” dalam memperluas kedaulatannya ke sejumlah wilayah di Tepi Barat. Ia mendeklarasikan bahwa langkah aneksasi tersebut merupakan salah satu prioritas Pemerinta Israel.
“Kita memiliki sebuah kesempatan historis yang belum pernah ada sejak 1948, yakni menerapkan kedaulatan sebagai langkah diplomatik di Judea dan Samaria,” ujar PM Netanyahu, merujuk tahun kelahiran Israel dan nama lain dari Tepi Barat.
“Ini merupakan kesempatan besar, dan kita tidak boleh melewatkannya,” lanjutnya, dilansir dari Independent, Selasa 26 Mei 2020.
Palestina dan sebagian besar negara dunia memandang permukiman Yahudi di tanah pendudukan Israel sebagai sesuatu yang ilegal.
Pekan kemarin, Palestina mendeklarasikan akhir dari segala bentuk kerja sama dengan Israel dan Amerika Serikat. Langkah tersebut merupakan bagian dari aksi protes terhadap rencana pencaplokan Tepi Barat.
PM Netanyahu bertekad membangun permukiman Yahudi di Tepi Barat dan menjadikan Bukit Jordan di bawah kedaulatan Israel. Ia telah menetapkan 1 Juli sebagai tanggal awal untuk mendiskusikan rencana tersebut di kabinet Israel.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyebut rencana aneksasi di Tepi Barat sebagai masalah kompleks yang membutuhkan koordinasi dengan Washington.
Sementara mitra politik terbaru PM Netanyahu, Benny Gantz, terlihat belum menegaskan sikap mengenai rencana aneksasi Israel. (ATN)