ASIATODAY.ID, JAKARTA – Demi menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara (ASEAN), Indonesia menyerukan kepada Amerika Serikat dan China untuk meredam konflik di Laut China Selatan.
“Indonesia meminta semua negara untuk menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis (9/7/2020).
“Indonesia menggarisbawahi pentingnya semua negara untuk berkontribusi menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan,” imbuhnya.
Menurut Retno, di tengah pandemi Covid-19 ini, seharusnya yang dipentingkan adalah upaya kolektif global untuk memerangi virus.
Selain itu, Retno menegaskan jika Indonesia tetap konsisten dalam menyerukan semua negara untuk menghormati hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982.
Diketahui China mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan. Sementara AS berpatroli sambil menegaskan bahwa Laut China Selatan merupakan area bebas navigasi.
Retno kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak akan pernah mengakui klaim China terhadap Laut China Selatan. Sebab, klaim China tersebut fiktif dan ilegal karena tidak sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.
Menurut Retno, keputusan Indonesia menolak klaim China sudah sesuai dan menghormati hukum internasional, khususnya UNCLOS 1980.
Secara terpisah, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendorong pemerintah untuk menciptakan perdamaian di tengah tensi geopolitik yang sedang meningkat di kawasan Indo-Pasifik. Indonesia memiliki rekam jejak mengurai ketegangan yang disebabkan Amerika Serikat dan China.
“Indonesia memiliki pengalaman dan kepentingan dalam menjunjung tinggi perdamaian serta memunculkan solusi-solusi terbaik,” kata Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (9/7/2020).
Rekam jejak Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia terlihat dalam peranan di Gerakan Non-Blok dan KTT Asia-Afrika. Pada era kekinian, Indonesia menggagas ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.
Politikus Golkar itu menilai gagasan Indonesia terkait dengan wilayah Indo-Pasifik perlu ditingkatkan dan diinstitusionalisasi secara politik. Terutama untuk membangun kesepahaman perdamaian regional sesuai dengan asas-asas sentralitas ASEAN.
Hal ini menjadi kesempatan baik bagi Indonesia. Apalagi filsafat politik luar negeri bebas aktif dapat turut andil dalam membangun perdamaian dunia.
“Peran kepemimpinan Indonesia ini yang dinanti dunia agar wilayah ASEAN secara khusus, serta Indo-Pasifik secara umum, mampu terhindar dari polarisasi maupun perang dingin abad ke-21,” katanya.
Indonesia sebagai negara yang berdaulat kata dia, harus menolak segala bentuk klaim wilayah. Terutama klaim atas lautan maupun daratan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum internasional.
“Kita harus mempersiapkan diri dalam hal skenario terburuk yang bisa saja terjadi di Laut China Selatan. Infrastruktur dan keberadaan TNI di Natuna sudah harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin sebagai langkah antisipasi meluasnya konflik dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI,” tandasnya. (ATN)