ASIATODAY.ID, JAKARTA – Indonesia memiliki tiga kekuatan dalam membangun lingkungan hidup dan kehutanan yaitu kekuatan moral, intelektual, dan pendanaan.
“Kekuatan moral merupakan pengejawantahan dari mandat konstitusi, kekuatan intelektual diperoleh dari berbagai kerja sama teknis pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dengan dunia internasional, serta kekuatan pendanaan diperoleh dari prioritas nasional dalam alokasi sumber dana dan dari kerja sama pendanaan dengan negara lain,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya di forum antarmenteri lingkungan hidup negara anggota G20, Rabu (16/9/2020).
Menurut Siti, peningkatan tata kelola hutan dan lahan di Indonesia dilaksanakan dengan menginternalisasi kekuatan moral dan intelektual sebagai dasar pemecahan masalah.
Dalam kesempatan tersebut, Siti menekankan visi Presiden Joko Widodo dalam memastikan tersedianya lingkungan yang baik bagi warganegara.
Sejak 2011 pemerintah telah melakukan moratorium penerbitan izin baru dan sekarang telah menghentikan izin baru pemanfaatan hutan alam primer dan lahan gambut.
Pemerintah juga telah melakukan tindakan korektif untuk mengurangi laju deforestasi. Pemerintah Indonesia juga terus berupaya untuk meningkatkan pemulihan lansekap hutan, akselerasi program perhutanan sosial, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan konservasi.
Kemudian, peran serta dunia usaha dalam rehabilitasi lahan juga berhasil ditingkatkan. Lahan seluas 102.000 hektare telah ditanami dengan partisipasi dunia usaha, para pemegang izin, sedangkan dari dana APBN dilakukan penanaman seluas 100.000 sampai 200.000 hektare per tahun.
Kawasan hutan mangrove juga tak luput dari program rehabilitasi. Target rehabilitasi adalah seluas 637.000 hektare kawasan mangrove yang kritis dari total 3,3 juta hektare luas hutan mangrove di Indonesia, yang telah dimulai tahun ini.
Siti menekankan, pemerintah sangat serius mendorong keberlanjutan habitat dan keanekaragaman hayati dengan mengembangkan koridor yang menghubungkan habitat yang terfragmentasi.
“Sejak 2018 telah dilakukan evaluasi terhadap semua konsesi dan izin perusahaan perkebunan kelapa sawit. Terindentifikasi sekitar 1,34 juta hektare lahan di konsesi yang dapat dipertahankan sebagai hutan bernilai konservasi tinggi (HCVF),” paparnya.
Lebih lanjut, Siti menyampaikan pemerintah juga konsisten untuk menerapkan kajian lingkungan hidup strategis dan analisis dampak lingkungan dalam rencana penggunaan lahan yang signifikan seperti pengembangan lumbung pangan.
Selanjutnya, kawasan konservasi yang sudah diakui sebagai situs warisan dunia, ramsar, dan lainnya juga terus dijaga. Demikian pula, pengembangan dan peningkatan best practices dari hasil penelitian lapangan, hutan pendidikan, serta hutan kemasyarakatan yang ada di Indonesia.
“Berbagai kebijakan, langkah, dan upaya Pemerintah Indonesia tersebut telah jelas membuahkan hasil. Terima kasih kepada Pemerintah Norwegia dan Green Climate Fund (GCF) atas pengakuan upaya kami dalam mengurangi emisi CO2 dari deforestasi dan degradasi pada periode 2014–2017,” pungkas Siti. (ATN)