ASIATODAY.ID, JAKARTA – Bank Dunia atau World Bank memproyeksikan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik hanya akan tumbuh sebesar 0,9 persen pada tahun 2020, terendah sejak tahun 1967.
Sementara China diproyeksi mengalami pertumbuhan sebesar 2 persen pada 2020 yang didorong belanja pemerintah dan ekspor yang kuat. Adapun negara-negara lain di kawasan Asia Timur dan Pasifik diproyeksikan mengalami kontraksi sebesar 3,5 persen.
Wakil Presiden World Bank Victoria Kwakwa mengatakan, untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, prospek bagi kawasan ini lebih cerah pada 2021, dengan pertumbuhan diharapkan mencapai 7,9 persen di China dan 5,1 persen di negara-negara lain di kawasan ini.
Berdasarkan asumsi, terjadinya pemulihan dan normalisasi kegiatan secara berlanjut di negara-negara besar, dikaitkan dengan kemungkinan diproduksinya vaksin. Akan tetapi, output diproyeksikan tetap berada di bawah angka proyeksi sebelum pandemi selama dua tahun ke depan.
“Prospek yang tidak baik khususnya bagi beberapa negara di Kepulauan Pasifik yang sangat terdampak, di mana output diproyeksikan tetap berada di 10 persen di bawah angka sebelum krisis, selama tahun 2021,” jelas dia melalui video conference di Jakarta, Selasa (29/9/2020).
Kemiskinan di kawasan ini diproyeksikan akan meningkat untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Sekitar 38 juta orang diprediksi tetap berada, atau kembali terdorong ke dalam kemiskinan, sebagai akibat dari pandemi (berdasarkan garis kemiskinan negara berpenghasilan menengah-ke atas sebesar USD5,5 per hari).
Selama pandemi Covid-19, pemerintah di negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik telah mengalokasikan hampir 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) mereka untuk memperkuat sistem kesehatan masyarakat, mendukung rumah tangga, dan membantu perusahaan terhindar dari kepailitan.
Akan tetapi kata dia, beberapa negara mengalami kesulitan untuk memperluas program perlindungan sosialnya yang terbatas, di mana sebelumnya mereka membelanjakan hanya kurang dari 1 persen PDB-nya, sehingga berlanjutnya dukungan dapat menyebabkan tekanan terhadap basis pendapatan pemerintah. (ATN)