ASIATODAY.ID, JAKARTA – Indonesia secara konsisten terus berupaya menyelaraskan implementasi kebijakan ekonomi hijau sebagai komitmen mencegah dampak perubahan iklim.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pentingnya menekan laju emisi gas rumah kaca pada masa pandemi melalui kebijakan ekonomi yang ramah lingkungan.
Demikian disampaikan Sri Mulyani dalam Ministerial Meeting of The Coalition of Finance Ministers for Climate Action – WB/IMF Annual Meetings. Sri Mulyani sendiri merupakan anggota dari Koalisi Menteri Keuangan untuk Perubahan Iklim dalam forum tersebut.
“Kita perlu selamanya mendapatkan manfaat dari memiliki udara yang lebih bersih dan membangun kembali dengan lebih baik dalam fase pemulihan dan seterusnya,” kata Sri melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (17/10/2020).
Berbagai inisiatif telah digulirkan oleh Kementerian Keuangan selama ini seperti melakukan Climate Budget Tagging (CBT) sejak 2016 sampai 2020. Pemerintah telah mengalokasikan sebesar 3,9 persen dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per tahunnya untuk aksi perubahan iklim.
Bahkan CBT ini telah digunakan pemerintah sebagai underlying asset untuk penerbitan Green Sukuk sebesar total USD2,9 miliar selama periode 2018-2020. Selain itu dana tersebut juga dipergunakan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan.
Lebih lanjut, dalam rangka meningkatkan kapasitas pendanaan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Indonesia telah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang langsung dipercaya untuk mengelola dana REDD+ sebesar USD103,78 juta dari Green Climate Fund (GCF).
“Untuk semakin meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan, Indonesia juga mempertimbangkan kebijakan carbon pricing dalam mengurangi gas rumah kaca sekaligus meningkatkan investasi berwawasan lingkungan,” jelasnya.
Secara khusus, Kementerian Keuangan sedang mengembangkan Climate Change Fiscal Framework (CCFF) yang akan menetapkan strategi dan kerangka kebijakan fiskal dalam mencapai target global Indonesia dalam pengurangan emisi dan ketahanan terhadap perubahan iklim.
“Upaya pemulihan yang berkelanjutan akan berhasil selama aksi perubahan iklim sejalan dengan perbaikan ekonomi serta menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam menyusun strategi pemulihan para pengambil kebijakan tidak boleh melupakan isu tentang kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (ATN)
Discussion about this post