Oleh: Siwage Dharma Negara dan Tham Siew Yean*
Perusahaan China cenderung melakukan investasi di Asia Tenggara melalui anak perusahaan di Singapura, memanfaatkan keunggulan negara kota itu sebagai pusat keuangan.
Untuk Indonesia, gelombang pertama datang pada tahun 2008, bertepatan dengan investasi Grup Tsingshan di industri pertambangan di Sulawesi. Gelombang kedua datang pada 2015. Hal ini bertepatan dengan penandatanganan kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan China. Sejak itu, Tsingshan telah berinvestasi secara signifikan dalam proyek smelter di Sulawesi.
Untuk Malaysia, investasi China meningkat setelah 2013 dan terus tumbuh hingga 2018. Investasi tersebut tersebar di sejumlah besar sektor, mulai dari infrastruktur hingga manufaktur dan jasa. Dalam hal investasi yang disetujui di sektor manufaktur Malaysia, China adalah negara sumber terbesar dari 2016 hingga 2019.
Untuk Indonesia dan Malaysia, investasi China terkait dengan ambisi negara itu sendiri untuk meningkatkan kapasitas industri serta mengembangkan daerah terisolasi dan terpencil. Kedua negara telah membuat pengaturan khusus untuk memfasilitasi investasi China terutama di dua kawasan industri utama— Indonesian Morowali Industrial Park (IMIP) dan Taman Industri Malaysia-China (MCKIP).
INDONESIA
Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengalami peningkatan pesat dalam investasi China. Dalam masa jabatan pertamanya, sebagian besar investasi China diarahkan ke sektor pengangkutan, penyimpanan, dan komunikasi, dengan investasi hampir USD3 miliar.
Investor China lebih bersedia daripada yang lain untuk berinvestasi di pulau-pulau terluar Indonesia, dibandingkan dengan hanya pulau Jawa yang paling padat penduduknya, yang merupakan rumah bagi 60 persen dari 270 juta penduduk. Pulau-pulau terpencil telah lama menderita karena infrastruktur yang buruk dan aktivitas ekonomi yang rendah, faktor di balik dorongan Jakarta untuk mengarahkan investasi di bawah strategi Presiden China Xi Jinping untuk meningkatkan perdagangan internasional–melalui Belt and Road Initiative (BRI)– ke tempat-tempat itu.
Usai menghadiri KTT BRI di Beijing pada Mei 2017, Jokowi menginstruksikan Luhut Pandjaitan, Menteri Koordinator Maritim kala itu yang dipercaya dan memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan Indonesia, untuk menyiapkan daftar proyek yang akan diprioritaskan di bawah payung BRI.
Indonesia kemudian menawarkan empat area—masing-masing di Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Bali– untuk investasi BRI di masa depan. China, pada gilirannya, setuju untuk memberikan hibah sebesar 100 juta yuan (14,8 juta dolar AS) untuk mempersiapkan studi kelayakan proyek BRI di empat lokasi.
Sejak saat itu, sejumlah peraturan berbeda telah ditetapkan oleh Indonesia untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek strategis, termasuk pelacakan cepat pemberian izin dan pengadaan tanah.
Saat ini, terdapat 245 proyek strategis nasional senilai sekitar USD300 miliar yang masuk dalam daftar prioritas, termasuk Morowali Industrial Park. Indonesia juga telah meratifikasi beberapa perjanjian perdagangan bebas untuk menandai upaya liberalisasi kepada calon investor.
Indonesia Morowali Industrial Park adalah perusahaan patungan antara Grup Tsingshan Cina dan Grup Bintang delapan Indonesia. Ini adalah kawasan industri yang memiliki produksi baja tahan karat berkandungan nikel terintegrasi.
Taman ini menempati 2.000 hektare dan mempekerjakan sekitar 35.000 pekerja Indonesia. Total penjualannya mencapai 2,6 miliar dolar AS pada tahun 2017, yang berkontribusi terhadap penerimaan pajak pemerintah sekitar 100 juta dolar AS. Taman tersebut juga secara tidak langsung menciptakan peluang untuk bisnis, jasa, dan real estat, dan telah mendorong industrialisasi lokal.
Data resmi menunjukkan taman tersebut telah meningkatkan kinerja ekspor provinsi Sulawesi Tengah sementara ada pembangunan infrastruktur termasuk jalan dan pembangkit listrik.
Namun demikian, ada dua masalah yang mengkhawatirkan. Pertama, karena taman nasional merupakan proyek strategis nasional, maka telah diberikan keleluasaan atas penggunaan tenaga kerja asing.
Media telah melaporkan kehadiran sejumlah besar pekerja China meskipun jumlah pastinya–dan berapa banyak yang memiliki izin kerja yang layak–sulit untuk diverifikasi. Bukti anekdotal menunjukkan jumlahnya antara 5.000 dan 6.000, lebih dari dua kali lipat angka resmi, dan kehadiran mereka telah memicu perselisihan dengan pekerja lokal.
Tetapi pemerintah menyatakan bahwa pekerja China diperlukan untuk transfer pengetahuan kepada pekerja lokal dan akan melatih mereka dalam konstruksi, pemasangan mesin dan peralatan, serta proses produksi. Mereka akhirnya akan kembali ke China dan digantikan oleh orang Indonesia.
Kedua, untuk memastikan keberlanjutan proyek dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, kita juga perlu menilai dampak kawasan industri terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Industri smelter membutuhkan hidrometalurgi yang menghasilkan limbah atau residu yang cukup banyak. Beberapa dibuang ke laut atau tumpah ke daerah sekitarnya.
Ini memicu kerusakan lingkungan yang sangat besar. Menurut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), organisasi nirlaba Indonesia, sebagian besar smelter yang dibangun China di Indonesia menggunakan teknologi lama yang sangat berpolusi, dan sebagian besar proyek yang didanai Cina tidak memiliki perlindungan lingkungan.
MALAYSIA
Investasi China juga telah digunakan untuk mengembangkan pantai timur Semenanjung Malaysia yang kurang berkembang untuk proyek MCKIP dan pelabuhan, di mana dukungan infrastruktur lebih rendah daripada yang ditemukan di pantai barat.
Malaysia telah lama menyambut FDI ke negara tersebut melalui Malaysian Industrial Development Authority (MIDA), dan telah menandatangani berbagai perjanjian perdagangan bebas dan bilateral dengan ASEAN, China, dan mitra lainnya seperti India, Australia, dan Korea Selatan.
Pada masa Perdana Menteri Najib Razak dari 2009 hingga awal 2018, ada upaya khusus untuk menarik FDI China ke Malaysia. Ini termasuk kunjungannya ke China pada November 2016 dan penandatanganan 14 perjanjian yang dilaporkan bernilai 144 juta ringgit (34,7 juta dolar AS), termasuk satu untuk produksi sel surya dan modul dengan Wuxi Suntech Power di MCKIP. Najib juga mengikuti BRI Forum pertama yang diadakan di Cina pada Mei 2017 di Beijing.
Perubahan tak terduga dalam pemerintahan setelah pemilihan umum Mei 2018 tidak mengubah tanggapan positif Malaysia terhadap BRI, meskipun retorika kampanye yang dibantah oleh mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad.
Mahathir juga menghadiri Forum BRI kedua pada Mei 2019, menunjukkan dukungan berkelanjutan Malaysia untuk proyek-proyek BRI. Pembentukan Komite Nasional Investasi (NCI) pada 2019 juga dimaksudkan untuk mempercepat persetujuan investasi akibat perang dagang dan relokasi investasi China.
MCKIP, diluncurkan pada 2013 sebagai usaha patungan dengan 51 persen dimiliki Malaysia dan sisanya ke China, berada di Kuantan di Pahang. Pahang adalah negara bagian asal Perdana Menteri Najib, dan terdapat taktik strategis untuk memanfaatkan investasi China guna mendorong pembangunan ekonomi di pantai timur Semenanjung Malaysia yang kurang berkembang. MCKIP juga berlokasi dekat pelabuhan Kuantan, yang menghadap ke Laut China Selatan.
Hingga 2019, MCKIP memiliki 10 proyek yang berkomitmen dengan total investasi hampir 18 miliar ringgit dan diharapkan dapat menciptakan 20.000 lapangan kerja bagi penduduk setempat di daerah tersebut. Dua proyek saat ini sedang beroperasi – salah satunya Alliance Steel, yang 100 persen dimiliki oleh China.
Namun, satu perhatian utama adalah penggunaan pekerja asing versus pekerja lokal oleh Alliance. Laporan media menyebutkan rasio pekerja asing (dalam hal ini China) terhadap pekerja lokal lebih tinggi daripada di sektor lain, tetapi Alliance mengatakan jumlah pekerja lokal akan meningkat secara progresif karena mereka memperoleh lebih banyak keterampilan. Investor taman nasional lainnya saat ini masih menunggu persetujuan atau telah menunda pelaksanaan proyek karena pandemi Covid-19.
Malaysia bertujuan untuk mendapatkan transfer teknologi dari FDI, sebagian besar melalui pelatihan dan pengembangan, tetapi juga melalui pengadaan produk komponen dalam negeri dari perusahaan Malaysia. Namun hingga akhir tahun lalu, tidak ada bukti transfer teknologi melalui pengadaan barang setengah jadi dalam negeri.
Masih harus dilihat apakah perusahaan China ini bersedia untuk meningkatkan sumber domestik dan membantu usaha kecil dan menengah lokal untuk mempelajari teknologi baru.
KESIMPULAN
Analisis awal dari apa yang dihasilkan oleh kawasan industri Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa keduanya telah meningkatkan investasi dan peluang kerja di negara tuan rumah.
Untuk Malaysia, analisis yang lebih rinci hanya dapat dilakukan jika semua investasi yang disetujui direalisasikan dan beroperasi di negara tersebut.
Di Indonesia, karena Morowali Park telah beroperasi lebih lama, tampaknya perekonomian lokal juga diuntungkan dalam hal upah, output dan ekspor yang relatif lebih tinggi serta berkurangnya defisit dalam impor dan ekspor baja. produk.
Dampak jangka panjang dalam hal transfer teknologi ke usaha kecil dan menengah lokal di kedua negara masih harus dilihat. Mengingat kesenjangan teknologi antara perusahaan China dan perusahaan Indonesia serta Malaysia, dampaknya terhadap pemasok lokal, dan dengan demikian, efek aglomerasi, masih minimal.
Dengan demikian, menciptakan ekonomi aglomerasi merupakan tujuan jangka panjang yang harus dikembangkan karena setiap taman terus bergerak maju.
*Dr Siwage Dharma Negara adalah Senior Fellow dan Dr Tham Siew Yean adalah Visiting Senior Fellow di Program Studi Ekonomi Regional di ISEAS-Yusof Ishak Institute. Ini adalah kutipan dari makalah kerja yang diterbitkan oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute, berjudul “Chinese Investments in Industrial Estate: Indonesia and Malaysia Compared”.
Source: South China Morning Post