ASIATODAY.ID, JAKARTA – Kunjungan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Washington DC, Amerika Serikat, memiliki sejumlah arti penting, baik bagi diplomasi pertahanan Indonesia, maupun bagi Prabowo sendiri.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fadli Zon memandang, dari sisi diplomasi pertahanan, ada sejumlah arti strategis dan taktis dari kunjungan tersebut.
Pertama, kunjungan tersebut akan meningkatkan kerjasama pertahanan Indonesia-AS ke level yang lebih tinggi. Pasalnya, sejak 2005 hubungan militer kedua negara telah mengalami proses normalisasi.
Sejumlah komitmen kerjasama pertahanan telah berhasil dicapai, mulai dari penyelenggaraan forum Indonesia-US Security Dialogue, International Military Education and Training (IMET), Foreign Military Financing (FMF), dan Foreign Military Sales (FMS), sehingga hubungan kemitraan strategis antara kedua negara sebenarnya sudah terbentuk.
Namun, kemitraan strategis bukanlah sesuatu yang ‘taken for granted’. Relasi perlu dirawat melalui jalinan komunikasi politik intensif.
“Sebagai tokoh militer terdidik dan memiliki wawasan serta jaringan internasional luas, relasi antara Prabowo dengan AS saya kira akan memberi banyak manfaat bagi kepentingan pertahanan Indonesia,” kata Fadli melalui keterangan tertulisnya, Senin (19/10/2020).
Kedua, dari sisi taktis, kunjungan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto ke AS pasti menjadi bagian dari upaya penguatan alutsista (alat utama sistem pertahanan) negara Indonesia.
“Sebelum diundang ke Pentagon, kita tahu Menteri Pertahanan telah lebih dahulu melakukan kunjungan kerja ke Perancis, China, Rusia, dan Turki. Kunjungan-kunjungan itu erat kaitannya dengan diplomasi pertahanan dan rencana penguatan alutsista kita,” imbuhnya.
Namun, rencana pembelian sejumlah pesawat tempur dari Rusia, atau kapal laut dari China, ternyata telah disambut reaktif oleh AS. Indonesia terancam dikenai sanksi CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) oleh Amerika jika meneruskan niat dalam proses pembelian alutsista dari kedua negara tadi.
Fadli mengungkapkan, sebagai negara berdaulat dan menganut politik luar negeri bebas-aktif, kunjungan ke Washington DC ini sangat penting dan diperlukan.
“Selain untuk menjaga kedekatan yang sama dengan semua negara, terutama dengan negara-negara besar, kunjungan ini juga diperlukan menjaga kepentingan kita dalam peningkatan kapasitas alutsista,” jelasnya.
Dan ketiga, harus diakui bahwa pandemi Covid-19 memiliki dampak serius terhadap dinamika geopolitik. Tren kerjasama antar-negara menurun, lembaga-lembaga internasional kian diabaikan fungsinya, dan pada sisi sebaliknya ketegangan justru semakin meningkat.
Krisis yang terjadi di Semenanjung Korea, penurunan hubungan Amerika-Rusia, sikap agresif China dalam memobilisasi kekuatan militernya, ketegangan yang sempat memuncak di Laut China Selatan, semua itu telah memunculkan ketegangan yang serius di panggung hubungan internasional. Indonesia juga terkena dampaknya.
Apalagi, seperti tertuang di dalam dokumen kebijakan “Pivot to the Pacific atau Rebalancing toward Asia”, kawasan Asia-Pasifik merupakan kawasan prioritas dalam perencanaan militer, kebijakan luar negeri, serta kebijakan ekonomi Amerika.
“Sebagai salah satu negara di kawasan Asia Pasifik, jika bisa memainkan kartu, Indonesia adalah aktor penting dalam peta kepentingan Amerika di Asia Pasifik,” urainya.
Itulah sebabnya kata Fadli, kunjungan kerja Pak Prabowo ke AS sangat penting untuk menjaga posisi Indonesia sebagai aktor strategis di kawasan.
“Kartu ini saya kira harus dipergunakan untuk kepentingan nasional. Prabowo punya kapasitas memainkan isu-isu semacam ini,” jelasnya.
“Sementara, bagi Prabowo sebagai pribadi, undangan ke Pentagon itu juga punya banyak arti penting. Dia selama ini selalu dikesankan sebagai tokoh kontroversial oleh beberapa negara. Dengan kunjungannya ke Washington DC, saya kira orang akan bisa menilai secara lebih dekat bahwa Prabowo tidaklah seperti yang mereka anggap sebelum ini,” imbuhnya.
Menurut Fadli, Prabowo adalah salah satu tokoh militer yang punya komitmen kuat pada demokrasi, berlaga di panggung politik bukan dengan modal senjata, melainkan dengan kendaraan partai politik dan mengikuti proses pemilu.
“Dengan memenuhi undangan AS ini, dia jadi punya kesempatan menunjukkan hal-hal itu secara langsung,” ujarnya.
“Namun, keuntungan terbesar saya kira tetaplah untuk keperluan diplomasi pertahanan Indonesia. Sebagai pemimpin dari sebuah kementerian vital dengan alokasi anggaran besar, Prabowo pasti ingin memastikan politik anggaran kita punya prinsip, tepat guna, efisien, dan ekonomis. Apalagi, di dalam pengadaan alutsista, pertimbangannya tidak semata-mata cepat dan efisien, namun harus ada juga pertimbangan geopolitik dan geostrateginya,” jelasnya.
Itu sebabnya, Indonesia perlu menjaga level kedekatan yang sama dengan semua negara-negara besar.
“Dan Prabowo punya kapasitas personal untuk memainkan kartu-kartu diplomasi kita di level itu,” tandasnya. (ATN)