ASIATODAY.ID, NEW DELHI – Pemerintah India memblokir layanan internet seluler di beberapa daerah di sekitar New Delhi, Sabtu (30/1) waktu setempat.
Hal ini dilakukan karena para petani yang sedang demonstrasi mulai menggelar aksi mogok makan satu hari setelah sepekan bentrokan dengan pihak berwenang.
Kementerian dalam negeri India mengatakan pada Sabtu (30/1), bahwa layanan internet di tiga lokasi di New Delhi, tempat protes terjadi telah ditangguhkan hingga Minggu (31/1) pukul 23.00 waktu setempat. Hal ini dikatakan untuk menjaga keamanan publik.
Otoritas India sering memblokir layanan internet lokal ketika yakin akan ada kerusuhan, meskipun tindakan tersebut tidak biasa di ibu kota. Para pemimpin pertanian mengatakan aksi mogok makan oleh ratusan pengunjuk rasa, terutama di Singhu dan dua lokasi protes lainnya dirancang bertepatan dengan peringatan kematian pemimpin kemerdekaan India Mahatma Gandhi.
Menurut mereka, aksi ini akan menunjukkan kepada orang India bahwa demonstrasi itu tanpa kekerasan. “Gerakan petani damai dan akan damai,” kata Darshan Pal, pemimpin kelompok serikat tani Samyukt Kisan Morcha yang mengorganisir protes, seperti dilansir dari Reuters.
“Acara pada 30 Januari akan diselenggarakan untuk menyebarkan nilai-nilai kebenaran dan non-kekerasan,” ujarnya menambahkan.
Para petani marah dengan undang-undang pertanian baru. Menurut mereka UU itu menguntungkan pembeli makanan swasta besar dengan mengorbankan produsen.
Puluhan ribu petani pun telah berkemah di lokasi protes di pinggiran kota selama lebih dari dua bulan. Di lokasi protes utama, dekat Singhu di utara kota, ada peningkatan kehadiran polisi sebab ratusan traktor tiba di daerah itu.
“Banyak kelompok petani telah bergabung dengan lokasi protes sejak tadi malam,” kata Mahesh Singh, seorang petani berusia 65 tahun dari Haryana.
“Mereka datang untuk menunjukkan dukungan mereka dan lebih banyak petani diharapkan datang dalam dua hari ke depan,” ujarnya menambahkan.
Sektor pertanian mempekerjakan sekitar setengah dari 1,3 miliar penduduk India. Kerusuhan di antara sekitar 150 juta petani pemilik tanah adalah salah satu tantangan terbesar bagi pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi sejak berkuasa pada 2014.
Sebelas putaran pembicaraan antara serikat petani dan pemerintah gagal memecah kebuntuan. Pemerintah telah menawarkan untuk menangguhkan undang-undang tersebut selama 18 bulan, tetapi para petani mengatakan mereka tidak akan mengakhiri protes mereka untuk apa pun yang kurang dari pencabutan penuh.
Dalam sepekan terakhir, demonstrasi menggunakan traktor yang direncanakan pada peringatan Hari Republik Selasa berubah menjadi kekerasan ketika beberapa pengunjuk rasa menyimpang dari rute yang telah disepakati sebelumnya.
Banyak dari mereka yang merobohkan barikade dan bentrok dengan polisi, yang menggunakan gas air mata untuk mencoba dan menahan mereka. Bentrokan sporadis antara pengunjuk rasa, polisi dan kelompok yang meneriakkan slogan anti-petani telah pecah di beberapa kesempatan sejak saat itu. (ATN)