ASIATODAY.ID, BEIJING – China mempertegas dukungannya terhadap rezim junta militer Myanmar meski negeri itu telah menghadapi beberapa sanksi dan tekanan negara barat seperti Amerika Serikat (AS) dan sekutunya setelah kudeta empat bulan lalu.
TimesofIndia pada Kamis (10/6/2021) melaporkan, China menyatakan kebijakannya terhadap Myanmar tetap tidak terpengaruh oleh situasi domestik negara itu.
Stasiun penyiaran negara Myanmar MRTV melaporkan, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi mengatakan hal itu pada Menlu Myanmar Wunna Maung Lwin selama pertemuan pada hari Selasa di Chongqing. Dikatakan bahwa Beijing akan terus melaksanakan proyek-proyek bilateral di negara Asia Tenggara.
“Kebijakan persahabatan China terhadap Myanmar tidak terpengaruh oleh perubahan situasi internal dan eksternal Myanmar dan tetap berorientasi pada rakyat Myanmar,” demikian pernyataan tertulis di situs Kementerian Luar Negeri China.
“Di masa lalu, sekarang, dan masa depan, China mendukung Myanmar untuk secara mandiri memilih jalur pembangunan yang sesuai dengan kondisi nasionalnya,” bunyi pernyataan Beijing seraya berjanji akan terus memberi Myanmar vaksin dan pasokan medis.
Rezim tersebut mencari pengakuan dari negara lain sebagai pemerintah sementara Myanmar yang sah karena menghadapi klaim yang bertentangan oleh pemerintah persatuan yang dibentuk oleh sekutu pemimpin sipil yang ditahan Aung San Suu Kyi.
Pertemuan itu terjadi sehari setelah China menjamu para menteri luar negeri dari 10 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara di mana Malaysia dan Singapura mengeluhkan kemajuan yang lambat dalam menyelesaikan krisis politik di Myanmar.
Hingga Selasa, pasukan keamanan Myanmar telah membunuh lebih dari 850 orang dan menangkap hampir 6.000 lainnya sejak mereka menggulingkan pemerintah yang terpilih secara demokratis pada 1 Februari. Para pemimpin sipil termasuk Suu Kyi telah ditahan, dan konflik baru dengan kelompok pemberontak bersenjata telah membuat ribuan penduduk desa mengungsi.
Sementara AS telah memimpin upaya internasional untuk menghukum junta militer Myanmar, namun negara sekutu di Asia lambat untuk mengikuti.
China sendiri telah memblokir sanksi seragam di Dewan Keamanan PBB. Negara-negara telah beralih ke ASEAN, satu badan yang didirikan berdasarkan prinsip non-intervensi, untuk memfasilitasi satu resolusi. (ATN)