ASIATODAY.ID, TOKYO – Menteri Luar Negeri (Menlu) Jepang Toshimitsu Motegi bersama para Menlu ASEAN menyepakati pentingnya menegakkan kebebasan bernavigasi di Laut China Selatan. Pernyataan disampaikan di tengah klaim sepihak China atas sebagian besar wilayah di perairan kontroversial tersebut.
Dalam sebuah pertemuan virtual dengan ASEAN, Motegi menekankan sikap Jepang menentang segala upaya mengubah status quo secara paksa di Indo Pasifik. Jepang tidak secara spesifik menyinggung nama China.
“Saat kita tengah menghadapi tantangan pandemi virus corona, penting bagi kita semua untuk menjaga dan memperkuat prinsip aturan hukum dan transparansi di kawasan Indo Pasifik,” kata Motegi di awal pertemuan, sebagaimana dilaporkan Kyodo News, Selasa (3/8/2021).
Motegi juga menekankan kembali dukungan Jepang terhadap ASEAN dalam mengimplementasikan lima poin konsensus untuk menyelesaikan krisis politik di Myanmar usai terjadinya kudeta di negara tersebut pada 1 Februari lalu.
Jepang mendukung ASEAN dalam upaya meminta dilakukannya penghentian aksi kekerasan di Myanmar dan mendorong dialog konstruktif antar pihak-pihak yang bertikai.
“Hasil nyata diperlukan dalam penyelesaian krisis,” kata Motegi saat menyinggung usaha ASEAN dalam mengirim utusan khusus ke Myanmar.
Tokyo berjani akan terus melanjutkan keterlibatan dengan ASEAN terkait isu ini.
Selain itu, Motegi juga mengundang para petinggi ASEAN untuk berkunjung ke Jepang pada 2023 dalam memperingati 50 tahun hubungan ASEAN-Jepang.
Terkait pandemi Covid-19, Jepang berjanji akan menyalurkan lebih banyak vaksin dan dukungan sistem kesehatan bagi negara-negara ASEAN. Sejauh ini, Jepang telah menawarkan 9,6 juta dosis vaksin Covid-19 ke ASEAN.
ASEAN-Jepang juga menyepakati pentingnya meredam program misil balistik dan senjata nuklir Korea Utara. (ATN)