ASIATODAY.ID, JAKARTA – Perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara (ASEAN) tidak melegitimasi dan mengakui militer Myanmar sebagai pemerintahan yang sah di Myanmar setelah kudeta yang dilakukannya pada Februari lalu.
Direktur Jenderal (Dirjen) Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Sidharto R. Suryodipuro mengungkapkan hal itu dalam konferensi pers pada Rabu (4/8/2021).
Sidharto menegaskan, sejak kudeta yang terjadi pada 1 Februari lalu di Myanmar, ASEAN Foreign Ministers’ Meeting (AMM) tidak menunjukkan pengakuan terhadap junta militer sama sekali.
Hal ini terlihat dari pembukaan dokumen Joint Communique yang biasa di awali dengan kata “Kami para menteri” diubah menjadi “Pertemuan ini”.
“Tidak ada pengakuan, minimal pengakuan formal terhadap status kehadiran para menteri,” ungkapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, ASEAN telah menunjuk Menteri Luar Negeri II Brunei Darussalam Erywan Yusof sebagai utusan khusus untuk urusan Myanmar. Meski sempat terjadi perdebatan alot, hal ini disepakati oleh seluruh anggota ASEAN, termasuk Myanmar.
Kesepakatan termaktub dalam poin ke-93 Joint Communique AMM ke-54 pada Senin, 2 Agustus.
Pengutusan Erywan ini mengemban misi utama untuk menengahi negosiasi antar pihak yang berseteru di Myanmar dan memastikan 5 Poin Konsensus yang disepakati pada Pertemuan Pemimpin ASEAN pada 24 April dilaksanakan.
Lima poin tersebut di antaranya harus menghasilkan penghentian kekerasan di Myanmar yang telah memakan ratusan korban dan memberikan akses bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar. (ATN)