ASIATODAY.ID, JAKARTA – Deklarasi perang yang dinyatakan oleh Pemerintah Bayangan Myanmar (NUG) terhadap Junta Militer memantik kekhawatiran negara-negara Barat dan anggota ASEAN.
Pasalnya, deklarasi tersebut bisa mengancam keamanan warga Myanmar yang sudah terdampak oleh krisis pasca-kudeta.
Salah satu kekhawatiran disuarakan oleh Pemerintah Inggris. Duta Besar Inggris untuk Myanmar, Pete Vowles, menyarankan segala pihak yang berseteru di Myanmar untuk segera berdialog untuk mencegah konflik berkepanjangan.
“Kami mengecam kudeta dan brutalitas yang dilakukan oleh junta, namun kami juga mendesak segala pihak untuk segera berdialog,” ujar Vowles dalam keterangannya dikutip Jumat (10/9/2021).
Hal senada juga disuarakan oleh Pemerintah Malaysia. Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, mengatakan perkembangan terbaru di Myanmar bisa menghalangi penerapan lima poin konsensus ASEAN yang lambat diimplementasikan.
Lima poin konsensus Myanmar dihasilkan pada KTT ASEAN April lalu di Jakarta. Adapun fokus konsensus tersebut meliputi pembebasan tahanan, penyelesaian kekerasan, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan mediasi segala pihak. Utusuan khusus ASEAN sudah ditunjuk untuk mendorong penerapan konsensus tersebut
“Saya bisa mengatakan bahwa kami frustrasi lima poin konsensus tidak bisa diwujudkan sesegera mungkin,” imbuhnya.
“Dengan perkembangan terbaru (deklarasi perlawanan oleh NUG), kami harus kembali ke perencanaan penyelesaian krisis lagi,” ujar Abullah kesal.
Sementara itu, di Amerika Serikat, Kementerian Luar Negeri menyatakan mereka terus memantau perkembangan pasca-deklarasi perang. Mereka berharap kekerasan tidak digunakan baik oleh junta ataupun NUG untuk menyelesaikan krisis di Myanmar karena juga akan mengganggu pengiriman bantuan kemanusiaan.
“Kami tidak mendukung kekerasan sebagai solusi atas krisis di Myanmar. Kami meminta kedua belah pihak untuk berdamai,” ujar keterangan pers Kementerian Luar Negeri Asia.
Sementara China yang selama ini relatif lunak terhadap Junta Myanmar, konsisten dengan sikapnya. Mereka, yang memiliki kepentingan ekonomi di Myanmar, menyatakan tidak akan melakukan intervensi apapun atas situasi terbaru. Menurut China, intervensi hanya akan memperburuk situasi di Myanmar.
“Jika pertempuran terjadi dan dukungan diberikan ke kelompok pemberontak, maka ujungnya adalah pertempuran tidak henti,” ujar Pemerintah China melalui medianya, Global Times.
Sejauh ini, gelombang pengunjuk rasa di Myanmar sudah merespon deklarasi perang itu dengan menghancurkan belasan menara komunikasi. Menara-menara tersebut dimiliki oleh perusahaan telekomunikasi milik Junta Myanmar, Mytel.
Motivasi NUG, menghancurkan sarana yang mendukung bisnis Junta Myanmar merupakan salah satu strategi untuk melemahkannya. (ATN)