ASIATODAY.ID, JAKARTA – Bank Pembangunam Asia atau Asian Development Bank (ADB) menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai USD500 juta atau sekitar Rp7,09 triliun untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia mendorong lingkungan usaha yang makin kompetitif dan ramah investasi, serta mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia dari pandemi covid-19.
Direktur ADB untuk Manajemen Publik, Sektor Keuangan, dan Perdagangan di Asia Tenggara, Jose Antonio Tan III mengatakan, pinjaman berbasis kebijakan, yang diiringi oleh bantuan teknis dan pertukaran pengetahuan, didesain agar menjadi bagian penting dari strategi pemerintah melakukan pemulihan pasca-pandemi covid-19.
“Subprogram ini akan membantu Indonesia menciptakan lingkungan yang ramah investasi, memfasilitasi perdagangan, dan membangkitkan dunia usaha. Program ini mendukung pelaksanaan strategi kemitraan ADB untuk Indonesia periode 2020-2024, khususnya dalam mempercepat pemulihan ekonomi melalui reformasi,” jelas Jose dalam keterangan di Jakarta, Jumat (29/20/2021).
Aspek pertama dari tiga subprogram dalam Program Daya Saing, Modernisasi Industri, dan Akselerasi Perdagangan (Competitiveness, Industrial Modernization, and Trade Acceleration Program) akan mendukung upaya reformasi Indonesia yang sedang berjalan untuk mempermudah langkah-langkah memulai usaha, menarik investasi asing langsung bagi sektor manufaktur, dan menyederhanakan transaksi terkait lahan bagi investor.
Subprogram pertama tersebut juga bertujuan untuk membantu pemerintah meningkatkan layanan logistik, memfasilitasi perdagangan, mendorong penciptaan lapangan kerja, serta memberi insentif bagi perusahaan dalam mengadopsi teknologi baru dan meningkatkan keterampilan pekerja.
Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, angkatan kerja yang muda, dan pasar domestik yang besar. Namun, rata-rata pertumbuhan ekonominya masih berkisar di lima persen, dan pada 2020 ekonomi Indonesia mengalami kontraksi yang pertama sejak krisis keuangan Asia.
Indonesia perlu tingkat pertumbuhan tahunan sekitar tujuh persen agar mampu mencapai target untuk pulih dari pandemi dan menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.
Reformasi struktural juga diperlukan demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, lebih inklusif, dan berkelanjutan. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi Indonesia masih didorong oleh ekspor komoditas, sehingga perekonomian akan terimbas jika perdagangan komoditas memburuk.
Porsi manufaktur dalam ekonomi Indonesia turun menjadi 20 persen pada 2019 dari sebelumnya 32 persen pada 2002. Selain itu, investasi swasta terkonsentrasi pada sektor sumber daya dan perekonomian digital, dengan dampak terbatas pada penciptaan lapangan kerja.
Untuk mengatasi berbagai kendala pertumbuhan tersebut, pemerintah baru-baru ini melakukan reformasi penting yang luas guna mendorong investasi, menyederhanakan birokrasi, dan mempercepat pembangunan sumber daya manusia.
Pemerintah juga bermaksud meningkatkan efisiensi logistik dan perdagangan, serta produktivitas perusahaan. Reformasi tersebut akan menurunkan hambatan bagi investor, mengurangi biaya dan meningkatkan transparansi bagi sektor swasta, meningkatkan daya saing, serta memfasilitasi pertumbuhan dunia usaha.
Selain itu, Program Daya Saing, Modernisasi Industri, dan Akselerasi Perdagangan ini juga berupaya meningkatkan kesetaraan gender, dengan meningkatkan pengumpulan data pada usaha milik perempuan serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan usaha dengan pemerintah.
Dengan mendukung rencana pembangunan jangka menengah, program ini selaras dengan sasaran iklim pemerintah, atau kontribusi yang ditentukan secara nasional, berdasarkan Kesepakatan Paris (Paris Agreement). (ATN)