ASIATODAY.ID, KUALA LUMPUR – Pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan bahwa pemerintah telah gagal untuk melindungi rakyat dari bencana banjir.
“Pemerintah yang tidak dapat memperingatkan masyarakat ketika melihat ada peningkatan bencana alam atau mengubah jadwal untuk membantu ketika orang terdampar dan transportasi terganggu, tidak memberikan keyakinan bahwa mereka akan dapat membantu kita pulih dari krisis lain, termasuk krisis pandemi yang sedang berlangsung,” ujarnya dalam sebuah pernyataan pada Selasa (21/12/2021).
Anwar juga mendesak Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob untuk membentuk pemeriksa kerajaan serta komite parlemen untuk meningkatkan dan memperbarui prosedur tanggap bencana Malaysia.
Sementara itu, dalam sebuah posting blog, mantan perdana menteri Mahathir Mohamad memperingatkan bahwa akan ada lebih banyak bencana alam dan menekankan perlunya bersiap untuk pemanasan global.
“Kenaikan suhu yang kita alami sekarang adalah bagian dari perubahan yang dialami planet ini. Ini mungkin menjadi lebih buruk. Kita perlu bersiap untuk perubahan ini. Kita bakal menghadapi lebih banyak bencana alam, ”katanya.
Diketahui, hujan deras di pantai barat Semenanjung Malaysia Jumat dan Sabtu lalu telah mengakibatkan banjir terburuk dalam beberapa hari terakhir, dengan Selangor dan Pahang menjadi yang paling terkena dampaknya.
Warga korban banjir mengeluh bahwa pihak berwenang lambat dalam bertindak.
Lebih dari 20 nyawa hilang di Selangor dan Pahang, dan hampir 67.000 korban banjir dievakuasi ke 422 pusat bantuan di tujuh negara bagian dan wilayah federal Kuala Lumpur pada Senin.
Pada Selasa siang, jumlah pengungsi meningkat di Pahang dan Negeri Sembilan masing-masing menjadi 39.806 dan 765 orang.
Masalah Koordinasi
Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Ismail Sabri Yaakob mengakui ada masalah dalam upaya koordinasi untuk menangani banjir Malaysia, dan menjanjikan perbaikan ke depannya.
Menurutnya, mengelola bencana banjir bukan hanya tanggung jawab pemerintah federal, tetapi juga otoritas di tingkat negara bagian dan distrik.
“Saya tidak menyangkal (kelemahan) dan akan memperbaiki di masa depan. Tanggung jawab bukan hanya pemerintah federal, tetapi juga pemerintah negara bagian dan garis depan adalah distrik,” katanya kepada wartawan setelah mengunjungi korban banjir di Jelebu, Negeri Sembilan, Selasa (21/12/2021).
“Badan Nasional Penanggulangan Bencana hanya berkoordinasi jika dianggap lemah dalam koordinasi, saya tidak membela siapa pun dalam situasi ini. Bagi saya, semua orang harus bertanggung jawab,” katanya.
Ismail Sabri mengatakan situasi banjir di Selangor tidak terduga.
“Di Selangor, ada masalah. Kami transparan tentang ini dan saya tidak ingin menutupi siapa pun,” katanya.
“Di negara bagian lain, seperti di pantai timur, banjir sudah menjadi peristiwa tahunan, jadi semua persiapan sudah dilakukan, tinggal menunggu apakah perlu membuka PPS (pusat bantuan) atau tidak”.
“Setiap tahun, para pengungsi banjir akan pindah ke tempat yang sama,” tambahnya. (CNA)