ASIATODAY.ID, MELBOURNE – Menteri Perdagangan Australia Dan Tehan mengatakan Australia akan berusaha untuk diikutsertakan dalam konsultasi tentang sengketa perdagangan antara Uni Eropa dan China yang diluncurkan oleh UE di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Uni Eropa menuduh China melakukan praktik perdagangan diskriminatif terhadap Lithuania, dengan mengatakan mereka mengancam integritas pasar tunggal.
Dan Tehan mengatakan Australia memiliki kepentingan substansial dalam masalah yang diangkat dalam perselisihan yang dibawa oleh Uni Eropa melawan China.
“Kami akan meminta untuk bergabung dalam konsultasi ini,” kata Dan Tehan, dikutip dari CNA, Selasa (1/2/2022).
China, yang menganggap Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai wilayahnya sendiri, telah menurunkan hubungan dengan Lituania dan mendorong perusahaan-perusahaan memutuskan hubungan dengan negara Baltik berpenduduk 2,8 juta orang itu setelah mengizinkan Taiwan membuka kedutaan de facto di Vilnius.
Keterbatasannya termasuk penolakan untuk membersihkan barang-barang Lituania melalui bea cukai China, penolakan aplikasi impor dari Lituania, dan tekanan pada perusahaan-perusahaan UE untuk menghapus konten Lituania dari rantai pasokan saat mengekspor ke China.
Hubungan antara Australia dan China, mitra dagang utamanya, memburuk setelah Canberra melarang Huawei Technologies dari jaringan broadband 5G-nya pada 2018, memperketat undang-undang terhadap campur tangan politik asing dan mendesak penyelidikan independen terhadap asal usul covid-19.
Beijing menanggapi dengan membekukan kontak menteri dan mengenakan tarif pada beberapa komoditas Australia, seperti batubara, daging sapi, jelai, dan anggur. Australia telah mengajukan dua keluhan WTO dalam 18 bulan terakhir terkait bea masuk China atas impor anggur dan jelai dalam kemasan.
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Australia mengatakan Australia menyambut baik undangan dari Prancis untuk mengambil bagian dalam pertemuan para menteri luar negeri Indo Pasifik Februari.
“Australia sangat menghargai kerja sama dengan Prancis dan dengan Eropa, termasuk di Indo Pasifik,” katanya, dalam pernyataan email, tanpa mengatakan apakah Menteri Luar Negeri Marise Payne akan hadir.
Hubungan Australia dengan Prancis, yang memegang jabatan Presiden bergilir Dewan Uni Eropa selama enam bulan, juga memburuk setelah Canberra menandatangani pakta keamanan tahun lalu dengan Inggris dan Amerika Serikat, yang disebut AUKUS, membatalkan kesepakatan kapal selam bernilai miliaran dolar dengan Prancis. (ATN)