ASIATODAY.ID, CANBERRA – Perdana Menteri Australia Scott Morrison dinilai gagal mencegah terjadinya kesepakatan keamanan antara Kepulauan Solomon dan China.
“Kepulauan Solomon adalah negara berdaulat, jadi memutar lengannya untuk mencegahnya menandatangani pakta keamanan dengan China akan menjadi langkah yang salah,” kata Perdana Menteri Australia Scott Morrison seperti dilaporkan RT, Rabu (20/4/2022).
Morrison menanggapi kritik oposisi atas kegagalan pemerintahnya untuk menghentikan kesepakatan, yang digambarkan sebagai “kegagalan kebijakan luar negeri besar-besaran” di pihaknya.
Pemimpin Partai Buruh Anthony Albanese dan juru bicara urusan luar negeri partai oposisi, Senator Penny Wong, mengecam pemerintah atas kesepakatan kontroversial itu selama acara kampanye pemilihan di negara bagian Queensland pada hari Rabu.
“Australia perlu melakukan lebih dari sekadar meningkatkan slogan di Pasifik, tetapi perlu meningkatkan keterlibatan nyata, keterlibatan mendalam, dengan tetangga pulau Pasifik kami,” kata Albanese.
Morrison membela tindakan pemerintahnya, dengan mengatakan bahwa pemerintahnya menghormati kedaulatan Honiara. Australia memperlakukan orang-orang Kepulauan Solomon sebagai saudara kandung daripada anak-anak untuk diperintah.
“Pandangan kami sangat banyak bahwa kami tidak menginjak-injak memberi tahu para pemimpin di pulau-pulau Pasifik apa yang harus dan tidak boleh mereka lakukan. Anda bekerja dengan mereka dengan hormat dan hati-hati,” katanya.
PM Morrison lebih lanjut membela keputusannya untuk mengirim Menteri Pasifik Zed Seselja ke Tiongkok minggu lalu dalam upaya terakhir untuk menghentikan penandatanganan perjanjian. Pihak oposisi mengatakan dia seharusnya mengirim Menteri Luar Negeri Marise Payne sebagai gantinya. Morrison mengatakan Australia harus “mengkalibrasi” diplomasinya ketika berhadapan dengan isu-isu sensitif.
Kesepakatan keamanan antara China dan Kepulauan Solomon disambut dengan keprihatinan oleh Amerika Serikat (AS) dan sekutu Pasifiknya, termasuk Australia.
Beijing mengonfirmasi penandatanganannya pada hari Selasa, tetapi, sesuai kebijakan biasanya, tidak mempublikasikan teks perjanjian.
Teks bocor yang dimaksudkan sebagai draf dokumen tersebut mencakup ketentuan bagi Tiongkok untuk merapat kapal militernya di pulau-pulau itu dan menggunakan pasukan polisinya “untuk membantu menjaga ketertiban sosial” atas nama Honiara.
Kepada parlemen negaranya pada Rabu (20/4), Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare mengatakan bahwa pemerintahnya menandatangani kesepakatan “dengan mata terbuka, dipandu oleh kepentingan nasional.
Sogavare menggembar-gemborkan bantuan China dalam memperkuat kepolisian Kepulauan sebagai salah satu manfaat dari pakta tersebut.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengklaim pada hari Senin bahwa kesepakatan itu dapat mengganggu stabilitas Kepulauan Solomon dan akan menjadi “preseden yang mengkhawatirkan” untuk seluruh kawasan Pasifik.
Washington mengirim delegasi yang dipimpin oleh dua pejabat senior yang bertanggung jawab atas urusan dan keamanan Pasifik ke Honiara minggu ini. (ATN)