ASIATODAY.ID, JAKARTA – Global Crisis Response Group (GCRG) tengah berjuang untuk menemukan resolusi yang paling cepat untuk mengakhiri krisis pangan global, termasuk krisis biaya hidup atau cost of living.
Dalam rangka itu, Pemerintah Indonesia turut aktif mencari solusi terbaik lewat pertemuan Steering Committee Global Crisis Response Group (GCRG).
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomia Susiwijono Moegiarso selaku Sherpa Global Crisis Response Group (GCRG) on Food, Energy and Finance bersama dengan Steering Committee Forum GCRG telah mengadakan pertemuan Steering Committee Meeting yang keempat secara virtual.
Pertemuan dipimpin oleh Deputi Sekretaris Jenderal PBB Amina J Mohammed yang juga sekaligus memimpin Steering Committee GCRG dan turut dihadiri oleh GCRG Task Team, serta Pimpinan dari 32 UN Agencies sebagai GCRG Steering Committee Members.
Pada pertemuan tersebut Steering Committee membahas implementasi dari Rekomendasi dari Brief No 2 GCRG di antaranya upaya untuk stabilisasi pasar global, mengatasi ketidakpastian harga komoditas, serta upaya menanggulangi krisis cost of living.
“Saat ini krisis global masih mendominasi berita utama di seluruh dunia, yang disebabkan oleh konflik Rusia-Ukraina,” ujar Deputi Sekjen PBB Amina, Sabtu (25/6/2022).
Ia menggarisbawahi bahwa sulit untuk menemukan solusi efektif khususnya pada krisis pangan dunia, tanpa paket kebijakan yang terintegrasi.
GCRG menyoroti pentingnya untuk membantu negara-negara yang terdampak untuk meningkatkan likuiditas dan ruang fiskal. Hal itu guna mengamankan neraca pembayaran dan membantu membangun program perlindungan sosial.
“Rekomendasi yang kami sampaikan untuk meningkatkan ruang fiskal dan memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, antara lain mendorong Lembaga Keuangan Internasional untuk memberikan pembiayaan, dan memperluas cakupan negara penerima pembiayaan,” tegas Executive Secretary UN Economic Commission for Africa, mewakili UNCTAD Vera Songwe.
Mitigasi krisis pangan
Selanjutnya, Penasihat Pembangunan Berkelanjutan PBB David Nabarro mengusulkan tindakan yang perlu segera dilakukan untuk mengantisipasi krisis pangan, yaitu meningkatkan ketersediaan bahan pangan dan pupuk, mengintervensi upaya penurunan harga, dan mengintegrasikan kembali pasokan pangan dan pupuk dari Rusia dan Ukraina ke pasar dunia.
Selain juga mencabut aksi pembatasan ekspor, melarang upaya penimbunan pasokan, meningkatkan akses petani ke benih, pupuk, dan input lainnya sekaligus mempertahankan transformasi sistem pangan yang sejalan dengan tujuan SDGs.
Sementara itu, Asisten Sekjen PBB dan Direktur Biro Kebijakan dan Program UNDP, Haoliang Xu menilai saat ini PBB telah mengidentifikasi 94 negara atau sekitar 1,2 miliar orang yang mengalami dampak krisis pangan, energi dan keuangan. PBB sedang mengelola dana sebesar sekitar USD 21 juta untuk pembiayaan ke depan.
“Hingga saat ini terdapat 70 negara yang telah mengajukan proposal bantuan, 69 negara diantaranya senilai USD 17 Juta telah disetujui,” kata dia.
Di sisi lain PBB memobilisasi Country Team dengan FAO menjadi Lead dalam proposal dan pendanaan. Hal ini didukung oleh UNDP, UNICEF dan 22 Lembaga lainnya.
“Kami telah mengajukan proposal kepada G20 Finance Minister untuk mendukung IMF terkait program Food Import Financing Facility (FIFF),” ujar Dirjen FAO, Dong You.
Sementara itu Sekjen International Chamber of Commerce, John Denton menyarankan agar PBB mengeluarkan resolusi untuk membuka akses Laut Hitam terhadap arus komoditas pangan dan energi. Hal ini dapat didukung oleh G7 dan diprediksi akan mendapat sambutan hangat oleh negara-negara lainnya.
Sebagai Co-Chair di B20, ICC akan meminta chair untuk merepresentasikan dalam forum dan mengembangkannya menjadi rekomendasi dalam B20 dan G20 Leaders.
Sekretaris Eksekutif UNECE (UN Economic Commission for Europe) Olga Alga Yerova, menyampaikan perlunya memperhatikan transportasi sebagai fasilitas dari supply chain. Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya koordinasi dari para pembuat kebijakan dalam memitigasi disrupsi rantai pasok sekaligus menangani dekarbonisasi.
“Saat ini ekonomi sirkuler telah menjadi urgensi sebagaimana elaborasi dalam Brief No. 2 GCRG,” kata dia.
Wakil Sekjen Departemen Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian, Rosemary DiCarlo mengatakan saat ini pihaknya sedang bekerja sama dengan UNCTAD mengenai aspek dukungan legal. Semisal kebutuhan tim monitor pada kapal-kapal yang akan bernavigasi di Laut Hitam.
Sebagai informasi, rekomendasi Brief No. 2 GCRG fokus pada isu terkait pangan. Selanjutnya, pada Brief No. 3, GCRG akan lebih fokus pada penanganan isu energi. (ATN)