ASIATODAY.ID, NEW YORK – Komite PBB Menentang Penyiksaan pada hari Jumat mengakhiri sesi saat ini dengan merilis temuan di Botswana, Nikaragua, Negara Palestina dan Uni Emirat Arab (UEA).
Temuan-temuan tersebut menyoroti aspek-aspek positif dari implementasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat di setiap negara, serta keprihatinan dan rekomendasi.
Botswana dan Hukuman Mati
Komite mengangkat keprihatinan serius atas kekuatan yang berlebihan dan tidak manusiawi mengenai penggunaan hukuman mati di Botswana.
Salah satu aspek dari kebijakan Botswana yang dianggap tidak sejalan dengan Konvensi adalah praktik tidak memberikan pemberitahuan terlebih dahulu tentang eksekusi kepada individu terpidana mati atau keluarga mereka.
Komite lebih lanjut khawatir bahwa hukuman gantung digunakan dalam eksekusi dan bahwa almarhum tidak diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.
Komite mendesak Botswana untuk meringankan semua hukuman mati dan untuk menetapkan moratorium hukuman mati, dengan maksud untuk menghapusnya, sambil memastikan bahwa kondisi penahanan bagi tahanan yang dihukum tidak merupakan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan.
Selain itu, Komite menyatakan keprihatinan khusus bahwa Botswana belum mendefinisikan penyiksaan sebagai pelanggaran khusus dan menyarankan pembentukan definisi yang sejalan dengan pedoman konvensi.
Perlakuan terhadap Tahanan Nikaragua
Komite menjadi prihatin tentang penggunaan kekuatan mematikan, penahanan sewenang-wenang, tindakan penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap pengunjuk rasa di Nikaragua, katanya dalam siaran pers, yang secara khusus menyoroti penghilangan paksa oleh Polisi Nasional, agen berpakaian preman dan aktor lainnya.
Komite telah mendesak Nikaragua untuk melakukan penyelidikan yang cepat dan independen atas tindakan-tindakan ini dan memberikan ganti rugi yang sesuai kepada para korban untuk mematuhi perlindungan internasional.
Komite juga meminta agar Nikaragua menjamin perlindungan hukum bagi semua tahanan, menghentikan semua represi politik dan kekerasan terhadap pembela hak asasi manusia, jurnalis dan pemimpin oposisi politik, dan membebaskan mereka yang ditahan secara sewenang-wenang.
Dugaan penyiksaan terhadap tahanan Palestina
Komite mengutuk kausalitas yang disebabkan oleh penggunaan kekuatan yang berlebihan di Palestina. Terutama mereka mengutuk penggunaan senjata mematikan oleh pasukan keamanan dan elemen bersenjata tak dikenal.
Satu kasus penting yang disoroti, adalah penangkapan, pemukulan dan pembunuhan, yang diduga dilakukan oleh pasukan keamanan pencegahan Hebron, terhadap Nizar Banat, pada Juni 2021.
Menanggapi kasus Banat, Komite telah meminta agar Negara Palestina secara efektif menyelidiki semua tuduhan yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan dan memastikan bahwa semua pelaku diadili dan korban diberi kompensasi penuh.
Ini juga merekomendasikan bahwa Negara Pihak menjamin bahwa semua pejabat dapat diidentifikasi secara efektif setiap saat, untuk memastikan akuntabilitas individu.
UEA menyalahgunakan di luar negeri
Mengenai keterlibatan UEA dalam konflik yang sedang berlangsung di Yaman dan upaya anti-terorismenya, Komite menyatakan keprihatinan atas tuduhan penyiksaan dan perlakuan buruk oleh angkatan bersenjata reguler Negara Pihak, badan keamanan negara, dan non-Negara terkait. kelompok bersenjata.
Komite menempatkan tanggung jawab khusus pada penyelidikan dan penuntutan pelanggaran penyiksaan dan perlakuan buruk dalam situasi ini, dan menyerukan jalur yang layak bagi para korban untuk mencari keadilan, ganti rugi dan rehabilitasi.
Komite juga prihatin dengan praktik mutilasi alat kelamin perempuan yang terus berlanjut di UEA dan kurangnya undang-undang yang mengkriminalisasinya, katanya.
Komite meminta Negara Pihak untuk memperkuat upayanya untuk memberantas kekerasan berbasis gender dan praktik berbahaya dengan memperkenalkan undang-undang baru dan kampanye peningkatan kesadaran.
Komite akan mengadakan sesi berikutnya dari 31 Oktober hingga 25 November untuk meninjau Australia, Chad, El Salvador, Malawi, Somalia dan Uganda. (UN News)