ASIATODAY.ID, JAKARTA – Perlahan namun pasti, Indonesia terus bergerak memperkuat perekonomian dalam negeri melalui hilirisasi industri mineral dan batu bara (Minerba), salah satunya komoditi nikel.
Saat ini, Pemerintah Indonesia telah melakukan pelarangan ekspor bijih nikel mentah dan berencana untuk menghentikan ekspor timah pada tahun ini dan bauksit pada 2023.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pada 2017 lalu nilai ekspor nikel Indonesia hanya di US$3,3 miliar. Namun, dengan adanya hilirisasi, nilai ekspor nikel pada 2021 menyentuh angka US$20,9 miliar. Dengan pencapaian tersebut, pemerintah menargetkan nilai ekspor nikel sebesar US$30 miliar pada tahun ini.
Meski memberikan keuntungan bagi perekonomian Indonesia, Bahlil mengaku terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia untuk menjadi negara maju. Salah satunya, adalah penolakan terkait hilirisasi yang dilakukan oleh beberapa negara G20.
Sejumlah negara bahkan menggugat Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO).
“Tidak semua negara ingin Indonesia menjadi negara yang maju lewat hilirisasi. Sebab negara di G20 menentang hilirisasi,” kata Bahlil dalam kunjungannya ke Institut Teknologi Bandung (ITB) yang disiarkan melalui kanal YouTube Kementerian Investasi/BKPM, pada Rabu (5/10/2022).
Padahal, sejumlah negara maju tersebut juga melakukan hilirisasi, seperti Inggris dan Amerika Serikat.
Bahlil dalam paparannya mengungkapkan, pada abad 16, Inggris melakukan pelarangan ekspor wool mentah untuk mendorong industri tekstil dalam negeri. Adanya kebijakan tersebut menjadikan Inggris sebagai pusat tekstil Eropa dan menjadi modal lahirnya revolusi industri modern.
Sementara Amerika Serikat kata Bahlil, di abad 19 dan awal abad 20, AS menerapkan pajak impor yang sangat tinggi sebagai upaya mendorong industri dalam negeri.
“Di awal abad ke-20, pajak impor AS 4 kali lipat pajak impor Indonesia saat ini, walaupun saat itu GDP per kapita AS kurang lebih sama dengan Indonesia saat ini,” ungkapnya.
Sedangkan China, sebelum bergabung dengan WTO, negeri yang dijuluki Tirai Bambu ini menerapkan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sampai 90 persen untuk otomotif. Kebijakan tersebut juga diterapkan Inggris untuk beberapa perusahaan otomotif pada 1980 an dengan peraturan TKDN sampai 90 persen.
Bahlil menyampaikan, kebijakan TKDN banyak digunakan negara maju untuk memastikan investasi berdampak positif bagi ekonomi sosial.
Contoh lain ada Finlandia, dimana hingga 1987 negara ini melakukan pembatasan kepemilikan asing untuk memberdayakan pelaku usaha lokal. Perusahaan yang dimiliki asing di atas 20 persen dikategorikan sebagai perusahaan “berbahaya”. Kebijakan serupa juga diterapkan oleh berbagai negara maju di dunia.
Bahlil menegaskan bahwa hilirisasi merupakan salah satu instrumen untuk merubah dari negara berkembang menjadi negara maju . Sebab negara lain harus mendirikan pabrik di Indonesia jika mau memanfaatkan sumber daya alam.
Menurutnya hilirisasi merupakan upaya untuk mengembangkan industri berkelanjutan yang telah terbukti berdampak pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan pendapatan negara.
Bahlil juga mengungkapkan, Pemerintah berupaya serius untuk mendorong hilirisasi dalam penciptaan nilai tambah sumber daya alam, seperti contohnya melalui pembangunan smelter tembaga oleh PT Freeport Indonesia (PT FI) di Gresik, Jawa Timur yang pembangunannya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober 2021 lalu.
“Kita harus dorong hilirasi agar Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara tujuan wisata. Dengan hilirisasi ini Indonesia semakin disegani,” tegas Bahlil
Selain itu upaya lain untuk menghasilkan nilai tambah adalah dengan meminta investor bangun kolaborasi dengan pengusaha nasional di daerah. Tujuannya, agar pengusaha daerah menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri dan mendapatkan manfaat secara maksimal dari sumber daya alamnya.
Melalui hilirisasi ini diharapkan bisa memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.
“Kita hadapi gugatan larangan nikel di WTO. Kita juga inisiasi Kompendium Bali dalam TIIMM (Trade, Investment, and Industry Ministerial Meeting) G20 kemarin agar negara-negara G20 sepakati pentingnya hilirisasi untuk mendorong nilai tambah,” pungkasnya. (ATN)