ASIATODAY.ID, JAKARTA – Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Republik Indonesia meluncurkan inisiatif baru Program Papua Collaborative Governance Indonesia atau “USAID Kolaborasi” guna mempercepat pembangunan di provinsi Papua dan Papua Barat.
USAID Kolaborasi merupakan inisiatif berjangka waktu lima tahun dengan dana US$10 juta untuk mendukung Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). Rencana ini bertujuan memperkuat kerja sama dengan mitra pembangunan, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya.
Program ini akan membantu provinsi Papua dan Papua Barat untuk melaksanakan Dana Otonomi Khusus guna memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat di Papua dan Papua Barat.
Bersama Bappenas dan pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat, USAID Kolaborasi akan meningkatkan kualitas pelayanan publik utama dan meningkatkan keterampilan lembaga-lembaga pemerintah daerah untuk mengawasi alokasi dan pelaksanaan anggaran, serta melibatkan masyarakat Papua dan Papua Barat.
“Kerja sama baru dengan Bappenas ini menunjukkan komitmen kami untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam mewujudkan wilayah Papua yang sejahtera,” kata Direktur USAID Indonesia, Jeff Cohen dikutip Selasa (25/10/2022).
“USAID Kolaborasi mempromosikan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif di Papua dan Papua Barat dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam pembangunan local,” jelasnya.
Taufik Hanafi, Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, menyatakan penguatan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan USAID di bawah program Kolaborasi akan berperan penting dalam memobilisasi sumber daya program dan pendanaan sehingga semakin berfokus pada pencapaian tujuan pembangunan dalam RIPPP.
Amerika Serikat berkomitmen untuk bermitra dengan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan yang penting. USAID berharap dapat memperluas hubungan erat dengan Bappenas dan bekerja sama dengan mitra lokal lainnya seperti Universitas Cendrawasih dan Universitas Papua untuk meningkatkan fungsi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan di Papua dan Papua Barat.
USAID Kolaborasi hanya salah satu dari berbagai inisiatif USAID di Indonesia yang menunjukkan luasnya keterlibatan antara kedua negara. USAID mendukung Indonesia dalam mencapai tata kelola pemerintahan demokratis yang efektif; memajukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif; meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, memerangi dampak perubahan iklim; dan memperkuat sistem kesehatan Indonesia yang responsif terhadap ancaman ketahanan kesehatan seperti penyakit menular dan pandemi.
Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Papua
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022.
Sebagai penjabaran dari UU otonomi khusus (otsus) Papua yang baru (UU 2/2021), pada 21 Oktober 2022 Pemerintah resmi membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP) melalui Perpres No 121/2022.
Dengan Perpres baru, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin ditetapkan sebagai Ketua Badan Pengarah dengan didampingi dan dibantu Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Mendagri Tito Karnavian, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Selain itu, Badan Pengarah Papua akan beranggotakan sejumlah perwakilan Papua. Setiap provinsi akan diwakili satu orang dalam badan itu.
“Anggota Badan Pengarah Papua yang berasal dari perwakilan setiap provinsi di Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 4 merupakan OAP dan bukan berasal dari pejabat pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota, dan anggota partai politik,” bunyi pasal 6 ayat (1).
Dalam PP tersebut, peran Ma’ruf adalah untuk memperkuat sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi dalam mempercepat pembangunan Papua dan konsolidasi pelaksanaan Otsus Papua.
“Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua,” bunyi pasal 1 Perpres Nomor 121 Tahun 2022.
Sementara itu, dengan kehadiran BPP ini, Wapres akan memberikan prioritas dalam penyiapan fondasi terhadap kebijakan pembangunan yang komprehensif untuk Papua tahun 2022—2041. Arah baru melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 20 tahun ini menjadi pedoman penting bagi pembangunan nasional.
Selain itu, untuk jangka pendek, Wapres akan memberikan perhatian terhadap penyiapan quick wins kegiatan di 2023-2024 dalam payung Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua.
Demikian pula, Ma’ruf akan memperkuat konsolidasi pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, baik pada aspek kebudayaan, politik, keuangan daerah maupun pemekaran provinsi Papua.
Sebelumnya, pemerintah punya lembaga bernama Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Tim itu dibentuk sebelum revisi UU Otsus Papua. Tim itu juga diketuai oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. (ATN)