ASIATODAY.ID, SOMBOR – Agresi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO) terhadap Yugoslavia 24 tahun silam menandai kematian hukum internasional. Demikian diungkapkan Presiden Serbia Aleksandar Vucic pada Jumat (24/3) dalam sebuah acara peringatan di Kota Sombor, tempat bom pertama dijatuhkan pada 1999.
“Dua puluh empat tahun lalu, hukum internasional modern akhirnya mati, dan Anda harus mengetahui bahwa ini bukanlah kata-kata birokratis yang tidak penting, tetapi lebih dari itu,” kata Vucic.
“Tidak ada hal yang lebih buruk yang dapat terjadi di dunia dibandingkan dengan apa yang terjadi di sini, terhadap sebuah negara kecil, yang (dinyatakan) bersalah hanya karena ingin mengambil keputusannya sendiri, dan bebas. Hal itu tidak menarik bagi kekuatan-kekuatan yang menghancurkan tatanan internasional lama pada 1989/1990 dan menciptakan tatanan baru di mana hanya mereka yang memiliki keputusan akhir dalam segala hal,” urai Vucic.
Dia berpidato di hadapan banyak orang yang berkumpul di Alun-alun St. George di Sombor, yang mengibarkan bendera Serbia dan menyalakan lilin untuk para korban pengeboman itu, yang menurut sebagian besar mereka merupakan sebuah bentuk ketidakadilan.
Pengeboman Yugoslavia dimulai pada 24 Maret 1999, tanpa otorisasi sebelumnya dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam pengeboman yang menyasar target-target sipil dan militer selama 78 hari itu, Serbia kehilangan ribuan polisi, tentara, dan warga sipil, serta mengalami kerusakan material yang sangat besar pada infrastruktur transportasi dan energinya.
Target-target NATO di antaranya rumah dan gedung apartemen, sekolah, rumah sakit, dan bahkan taman kanak-kanak, sementara senjata yang digunakan termasuk rudal berisi uranium susut kadar (depleted uranium) dan bom tandan.
Kedutaan Besar China, lokasi di mana tiga wartawan kehilangan nyawa mereka, dan gedung lembaga penyiaran nasional Serbia RTS, juga menjadi target pengeboman tersebut.
Vucic juga mengomentari konflik Rusia-Ukraina yang masih berlangsung, menyebut dukungan Barat terhadap integritas wilayah Ukraina sebagai hal yang “munafik dan bermuka dua,” karena didasarkan pada Piagam PBB, yang dia yakini telah dilanggar pada 1999. (AT Network)
Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News