ASIATODAY.ID, JAKARTA – Kalangan petani sawit di Indonesia mengancam akan memboikot produk-produk Uni Eropa (UE) di Indonesia jika UE tidak segera mencabut Undang-Undang anti deforestasi (European Union Deforestation Regulation/EUDR).
Hal tersebut disampaikan oleh sejumlah organisasi petani sawit dalam aksi demonstrasi menolak UU Deforestasi Uni Eropa atau EUDR di depan kantor Kedubes Uni Eropa di Menara Astra, Jakarta, Rabu (29/3/2023).
Dalam aksi itu, organisasi petani sawit melakukan orasi dan menyerahkan petisi kepada Uni Eropa.
Aksi itu dipelopori oleh Santri Tani NU, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (Aspek-PIR), Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade), dan Forum Mahasiswa Sawit Indonesia (Formasi).
Dalam petisi tersebut, ada lima poin tuntutan yang disampaikan oleh para petani sawit.
Pertama, mencabut penargetan EUDR terhadap petani sawit Indonesia.
“Uni Eropa harus menarik pasal dalam peraturan deforestasi yang secara tidak adil menargetkan petani non Eropa dan membebaskan petani dari EUDR. Sepatutnya tidak ada diskriminasi dalam hal ini,” bunyi petisi tersebut, dikutip Rabu (29/3/2023).
Kedua, mencabut pelabelan ‘risiko tinggi’ untuk negara Indonesia yang menjadi objek dari peraturan ini.
Ketiga, menghormati dan mengakui standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) serta peraturan terkait sawit yang berlaku di Indonesia.
Menurut para petani, regulasi ISPO telah mendukung upaya intensifikasi melalui Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan menolak deforestasi.
Keempat, para petani memastikan Uni Eropa untuk tak lagi menyerang dan mendiskreditkan tanaman kelapa sawit sebagai tanaman penyebab deforestasi ke depannya.
Terakhir, mereka meminta Uni Eropa untuk secara tertulis meminta maaf kepada jutaan petani sawit yang akan terdampak kebijakan diskriminatif EUDR.
Perlu diketahui, Uni Eropa pada akhir 2022 memberlakukan kebijakan anti deforestasi. Regulasi ini akan mengatur, membatasi, dan memastikan konsumen di Uni Eropa tidak membeli produk – salah satunya sawit, yang terkait deforestasi dan degradasi hutan.
Dalam aturan tersebut juga disebutkan bahwa kelapa sawit merupakan tanaman berisiko tinggi dan semua produk minyak sawit yang masuk ke wilayahnya harus melalui sertifikasi konsultan internasional. (ATN)
Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News