ASIATODAY.ID, WASHINGTON – Amerika Serikat (AS) membuat sejarah baru, dimana untuk pertama kalinya, seorang mantan presiden negara itu ditahan.
Jaksa Wilayah Manhattan Alvin Bragg dalam surat dakwaan yang dibuka Selasa (4/4/2023), mendakwa Donald Trump dengan 34 tuduhan kejahatan terkait pemalsuan catatan bisnis untuk menyembunyikan aktivitas yang melanggar hukum sebelum Pemilu 2016.
Trump, yang hadir di hadapan Hakim Juan Merchan, mengaku tidak bersalah atas setiap dakwaan.
Sebagian dakwaan terhadap Donald Trump terkait pembayaran (reimbursement) atas suap sebesar US$ 130.000 (sekitar Rp 1,9 miliar) kepada bintang porno Stormy Daniels melalui ajudan Trump, Michael Cohen, jelang Pilpres 2016.
Disebutkan, Stormy Daniels dibayar untuk uang tutup mulut terkait klaim sang aktris ia pernah berhubungan seks dengan Trump pada tahun 2006.
Jaksa juga menuduh Trump menyuap $30.000 kepada mantan penjaga pintu Trump Tower “yang mengaku memiliki cerita tentang seorang anak di luar nikah Trump.”
Jaksa juga menduga ada pembayaran terpisah US$ 150.000 kepada mantan model Playboy Karen McDougal sebagai uang tutup mulut terkait dugaan perselingkuhan dengan Trump sebelum pemilu 2016. Jaksa mengatakan dua pembayaran terakhir difasilitasi oleh American Media Inc., yang memiliki dan mengoperasikan tabloid National Enquirer.
Penyuapan yang dilakukan Trump supaya saksi-saksi tutup mulut sebenarnya tidak melanggar UU, tetapi Bragg mengatakan penyuapan itu dilakukan dengan memalsukan catatan bisnis dan itu dapat dipidana.
Memalsukan catatan bisnis merupakan pelanggaran ringan menurut hukum New York. Bragg mendakwa Trump dengan tuduhan kejahatan yang lebih serius dengan menyatakan bahwa catatan itu dipalsukan untuk menutupi kejahatan lainnya.
“Mengapa Donald Trump berulang kali membuat pernyataan palsu ini?” kata Bragg. “Bukti akan menunjukkan bahwa dia melakukannya untuk menutupi kejahatan yang berkaitan dengan pemilu 2016.”
Meskipun dakwaan tidak menyebutkan kejahatan tambahan apa, Bragg mengatakan Trump melanggar undang-undang pemilu New York dan undang-undang keuangan kampanye federal. (AT Network)
Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News