ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan skema pengelolaan dana yang akan digelontorkan oleh negara mitra. Pasalnya, sejumlah negara diklaim akan mengucurkan dana dengan nilai fantastis ke Indonesia.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Hong Kong tertarik untuk menyimpan uang di Indonesia menyusul krisis politik di Hong Kong yang sedang genting.
Luhut mengatakan, Indonesia jadi pilihan karena bila menyimpan uang ke Singapura, Hong Kong merasa gengsi karena negara itu adalah kompetitor mereka.
“Hong Kong mau datang, mereka tanya apa bisa kami bawa duit kami ke Indonesia daripada ke Singapura, karena Singapura itu kompetitor kami. Hongkong itu uncertainty, mereka sudah 4 bulan uncertain,” kata Luhut saat menghadiri MoU SPKLU PLN, di Gedung BPPT, Rabu (16/10/2019).
Nilai dana yang akan disimpan Hong Kong sangat besar, sekitar US$ 680 miliar atau setara dengan Rp 9.520 triliun.
“Mereka punya US$ 680 miliar di Hong Kong, dan mereka ingin pindah ke mana-mana,” jelas Luhut.
Luhut mengaku, setelah mendapatkan permintaan Hong Kong, ia langsung menghubungi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo meminta holding tax bisa disesuaikan. Namun, dia mengingatkan jangan sampai jadi pencucian uang.
“Saya langsung telepon Gubernur Bank Indonesia, bisa nggak di holding tax dimainkan. Tapi harus hati-hati saya bilang, jangan sampai money laundring,” kata Luhut.
Bahkan, rencana ini juga sudah sampai di telinga Presiden Joko Widodo. Luhut mengaku sudah melapor ke presiden, dan menyebut hal ini menguntungkan.
“Saya sudah lapor Pak Presiden, dia tanya menguntungkan nggak, saya bilang menguntungkan lah Pak, buat apa kita tawar,” tandas Luhut.
Pendanaan Khusus
Pemerintah sedang menyiapkan skema pendanaan khusus (special fund) untuk perusahaan asal China yang ingin berinvestasi di Indonesia. Skema pendanaan tersebut khususnya disediakan bagi perusahaan yang ingin berinvestasi di sektor infrastruktur.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan pembahasan skema itu masih dalam tahap awal. Nantinya, akan ada lembaga yang mengurus pendanaan tersebut.
“Itu semacam pooling fund untuk infrastruktur di Indonesia,” jelas Bambang.
Selain China, Bambang menyebut pihaknya juga akan menyiapkan skema pendanaan khusus bagi investor asal Jepang dan Australia. Ini artinya pemerintah sedang menyiapkan skema untuk tiga negara.
“Ada beberapa yang kami jajaki. Skemanya, nanti dana dikumpulkan terus nanti negara-negara itu investasi. Jadi dikumpulkan dari berbagai investor,” jelas Bambang.
Nantinya, dana itu akan digunakan untuk membangun infrastruktur di dalam negeri. Proyek yang dimaksud khususnya yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
Pendanaan khusus ini kata Bambang, akan dikelola oleh sebuah lembaga yang akan berada di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI.
“Lembaga bukan di Bappenas, Bappenas susun skemanya nanti lembaga diatur misalnya lewat PT SMI. Misalnya seperti itu, tapi ini masih tahap awal,” terang Bambang. (AT Network)
,’;\;\’\’