ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong keterlibatan generasi milenial dalam transformasi bisnis Energi Baru dan Terbarukan (EBT).
Salah satunya dengan menggalang perusahaan Incubator guna memacu lahirnya startup EBT.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan hal itu saat menjadi pembicara utama dalam diskusi panel Indonesia Millenial Summit 2020 di Jakarta, Jumat (17/01/2020).
Menurut Arifin, generasi muda sangat penting untuk menguasai teknologi dan menciptakan inovasi energi terbarukan sekecil mungkin.
“Sekecil apapun inovasi yang diciptakan, bukan masalah, selama itu bermanfaat,” ujar mantan Dubes Jepang itu, sebagaimana keterangan tertulisnya, yang diterima Senin (20/01/2020).
Menteri Arifin menjelaskan, saat ini pihaknya telah merangkul keterlibatan milenial, untuk turut mendorong lahirnya Startup Energi Terbarukan di seluruh Indonesia, salah satunya dengan menggandeng New Energy Nexus Indonesia.
“Berfokus pada upaya inkubasi dan pengembangan manajerial Startup Energi Terbarukan, pendampingan dilakukan agar Startup dapat berkembang dan memberikan kontribusi optimal bagi capaian EBT nasional,” jelasnya.
Lebih lanjut, Arifin mengungkapkan selain didalam negeri, kerja sama juga dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan Jepang dalam mengembangkan bisnis EBT.
“Jadi sekarang ini Indonesia khususnya dengan Jepang ada kerja sama bagaimana menerapkan teknologi-teknologi yang bisa menurunkan emisi dan itu mendapatkan dukungan. Ini bisa kita mulai dari pencipataan inovasi,” jelasnya.
Dukungan lain adalah peluang masyarakat menciptakan sumber energi listrik sendiri. Pemerintah pun tengah menyiapkan aturan baru berupa Peraturan Presiden mengenai formula baru harga beli dari pembangkit listrik berbasis EBT yang akan menggunakan skema feed in tariff.
“Kita sekarang ini sedang menggodok kebijakan baru mengenai tarif EBT small scale sehingga bisa jadi daya tarik. Tujuannya nanti yang berpartisipasi bisa terbagi masyarakat kecil dan menengah,” jelas Arifin.
Selama ini, ungkap Arifin, harga jual yang diterapkan sekian persen dari BPP (Biaya Pokok Penyediaan listrik) rata-rata.
“Nanti kita per region, per jenis energi agar masyarakat setempat berpartisipasi membangun kemandirian,” tandasnya.
Lebih lanjut, Arifin membuka kemungkinan swasta yang turut andil supaya tarif listrik terjangkau. Selain itu, Pemerintah melakukan komunikasi yang intens dengan PLN supaya tetap menjalankan penugasan-penugasan dari Pemerintah di remote area.
“Intinya, agar elektrifikasi 100 persen betul-betul dinikmati oleh masyarakat,” ungkapnya.
Bagi Pemerintah, generasi milenial yang akan berbisnis EBT di daerah-daerah di luar Jawa, terutama di Timur Indonesia, tak perlu khawatir karena Pemerintah tidak akan lepas tangan begitu saja dengan memberikan tarif yang cukup memadai.
“Asal teknologinya proven, cost-nya kompetitif, kita terbuka,” Arifin menegaskan.
Kendati demikian, Pemerintah akan mengontrol semua izin pengusahaan listrik agar tidak terjadi penyimpangan dan terjadi pemerataan bisnis ekonomi.
“Ke depannya kita memperhatikan izin-izin pengusahaan (listrik) ini agar jangan diperjualbelikan,” tandas Arifin. (AT Network)
,’;\;\’\’