ASIATODAY.ID, JAKARTA – Bank Indonesia mencatat, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mengalami kenaikan. Saat ini, posisi ULN RI pada Januari 2020 mencapai USD410,8 miliar atau atau Rp6.038 triliun.
Angka tersebut tumbuh sebesar 7,7 persen year on year (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya.
ULN tersebut terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar USD207,8 miliar, serta ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar USD203,0 miliar. Bank sental menyebutkan perlambatan pertumbuhan ULN tersebut terutama disebabkan oleh perlambatan ULN swasta.
“ULN swasta tumbuh lebih rendah dari bulan sebelumnya. Pada Januari 2020, ULN swasta tumbuh 5,8 persen (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 6,5 persen (yoy), dipengaruhi oleh perlambatan ULN lembaga keuangan,” demikian keterangan resmi Bank Indonesia yang diterima Senin (16/3/2020).
Secara sektoral, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan. Pangsa ULN pada keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 77,3 persen.
Sementara, ULN pemerintah mengalami pertumbuhan sedikit dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi ULN pemerintah pada akhir Januari 2020 tercatat sebesar USD204,9 miliar atau tumbuh 9,5 persen (yoy).
Perkembangan ULN pemerintah didominasi oleh arus dana investor nonresiden di pasar Surat Berharga Nasional (SBN), termasuk dari penerbitan obligasi global dalam mata uang USD dan Euro.
“Penerbitan obligasi global merupakan bagian dari strategi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan memanfaatkan kondisi pasar keuangan yang relatif stabil dan persepsi positif yang kuat dari investor pada awal tahun,” tulis BI.
Posisi obligasi global pada Januari 2020 meningkat sebesar USD2,7 miliar atau tumbuh 8,1 persen (yoy). Sedangkan, posisi SBN domestik meningkat sebesar USD2,4 miliar atau tumbuh 21,9 persen (yoy).
Pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan pada beberapa sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,5 persen dari total ULN pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,3 persen), sektor konstruksi (16,2 persen), sektor jasa keuangan dan asuransi (12,9 persen), serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,6 persen).
“Struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Januari 2020 sebesar 36,0 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya,” sebut BI.
Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 89,3 persen dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tutup Bank Indonesia. (AT Network)
,’;\;\’\’