ASIATODAY.ID, JAKARTA – Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberlakukan isolasi atau lockdown.
Pasalnya, kebijakan itu tidak efektif menekan penyebaran virus corona (covid-19) bahkan berpotensi menimbulkan masalah baru.
“Dapat dipastikan bahwa pemerintah dalam hal ini negara tidak mengikuti apa yang telah dilakukan sejumlah negara menerapkan lockdown yang ternyata juga tidak efektif dan justru menimbulkan dampak yang baru,” jelas Doni di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta Timur, Senin (30/3/2020).
Menurut Doni, negara tidak ingin menimbulkan masalah baru dalam manangani Covid-19. Lockdown diyakini akan menganggu perekonomian masyarakat.
“Oleh karenanya, keseimbangan ini akan senantiasa menjadi perhitungan dan tentunya juga dengan melibatkan sejumlah pakar di bidang hukum. Selanjutnya akan diterbitkan Perppu dalam waktu dekat ini,” tegas Doni.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan penetapan karantina wilayah merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan wilayah. Ia meminta seluruh kepala daerah, menteri, dan kepala lembaga satu visi.
“Karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat bukan kewenangan pemerintah daerah. Saya berharap seluruh menteri, memastikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memiliki visi yang sama,” kata Jokowi.
Karantina wilayah tak boleh sembarang. Jokowi ingin seluruh kebijakan dikalkulasi, baik dampak sosial maupun ekonominya.
“Semua harus dikalkulasi, semua harus dihitung baik dari dampak kesehatan maupun sosial ekonomi yang ada,” tegasnya. (ATN)
,’;\;\’\’