ASIATODAY.ID, JAKARTA – Indonesia kini tengah memasuki fase baru dalam reformasi birokrasi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional, saat ini Indonesia akan memasuki fase ketiga reformasi birokrasi. Fase ini diharapkan dapat menciptakan birokrasi berkelas dunia, yaitu birokrasi yang baik dan bersih.
Menurut Tjahjo, dalam peta jalan reformasi birokrasi fase ketiga, pengelolaan reformasi birokrasi dirancang dengan mengutamakan empat asas utama yaitu fokus, prioritas, implementatif, dan kolaboratif.
“Disamping guna memastikan pengelolaan reformasi birokrasi dilakukan secara akuntabel dan terukur, telah ditetapkan tujuan dari reformasi birokrasi 2020-2024 yakni terciptanya pemerintah berkelas dunia yang baik dan bersih,” ujar Tjahjo melalui keterangan tertulisnya, Jumat (1/5/2020).
Tjahjo menegaskan, pihaknya juga meminta setiap instansi pemerintah untuk menetapkan quickwins atau program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan. Tujuannya menggambarkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi oleh instansi pemerintah, dan tidak sekadar pemenuhan kewajiban.
“Quickwins juga harus menyasar langsung ke jantung permasalahan reformasi birokrasi, serta harus menyangkut dengan pelayanan kepada masyarakat/stakeholder penerima layanan,” terang Tjahjo.
Tjahjo mengatakan, srategi terakhir yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi yaitu dengan melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi setiap tahunnya terhadap seluruh instansi pemerintah. Evaluasi ini akan menjadi salah satu barometer yang akan mengukur kecepatan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah.
Inovatif dan Bermanfaat
Menurut Tjahjo, reformasi birokrasi yang dijalankan instansi pemerintah harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Artinya tidak sekadar menjamin bahwa program-program tersebut terlaksana.
Lebih dari itu, Presiden Joko Widodo pun menekankan pentingnya menciptakan birokrasi yang berorientasi hasil, tidak semata berorientasi pada prosedur, proses, dan rutinitas yang monoton.
Tjahjo menyampaikan itu saat memberikan materi pada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX Tahun 2020 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) secara daring, Selasa (28/4/2020).
“Reformasi birokrasi adalah pilar utama untuk menciptakan profil birokrasi yang diinginkan. Selama kurang lebih satu dasawarsa berjalan secara nasional, telah banyak kemajuan dan perbaikan yang dihasilkan,” kata Tjahjo.
Kemajuan tersebut setidaknya terlihat dari adanya peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Nasional, kemudian hasil survei persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pemerintah dan sikap anti korupsi pemerintah, dan hasil survei kapasitas organisasi pemerintah, baik kementerian/lembaga, maupun pemerintah daerah (Pemda).
Namun demikian reformasi birokrasi masih dianggap oleh sebagian pihak sebagai proyek dan formalitas belaka. Tidak terintegrasi antara satu sektor dengan sektor lainnya, serta fungsi pengawasan yang kurang optimal. Oleh karena itu, pengelolaan reformasi birokrasi perlu terus diperbaiki secara simultan.
Pada kesempatan tersebut Tjahjo juga mengingatkan kepada para peserta menjaga kesehatan, baik diri sendiri maupun keluarga. Semua elemen masyarakat harus berkontribusi untuk menghadang dan melawan penyebaran Covid-19 dengan cara meningkatkan imunitas diri, makan yang bergizi, sabar dan tenang, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, tetap di rumah, dan tetap produktif.
“Momentum bulan Ramadan adalah kesempatan yang sangat baik untuk mengendalikan diri, meningkatkan bantuan sosial, semangat gotong royong, dan kemandirian warga. Selain itu, saya juga mengingatkan untuk selalu mengikuti anjuran pemerintah yaitu bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah,” demikian Tjahjo. (AT Network)