ASIATODAY.ID, JENEWA – Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat ini tengah membahas upaya global untuk menjamin keseimbangan penanganan coronavirus (covid-19) dan juga perlindungan HAM.
Hal ini untuk menyikapi keprihatinan bersama bahwa negara, masyarakat maupun individu menghadapi tantangan sulit dalam masa pademi, dan sekaligus memajukan pendekatan HAM sebagai solusi.
Secara khusus delegasi Indonesia meminta Dewan HAM PBB untuk memberi perhatian pada situasi HAM yang kerap dilupakan, yaitu pelanggaran di industri perikanan.
Dalam keterangan tertulis PTRI Jenewa, yang diterima di Jakarta, Selasa (12/5/2020), Indonesia merujuk pada kerentanan anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang hak-haknya kerap dilanggar dengan kondisi kerja tidak manusiawi mirip perbudakan yang bahkan berpotensi menelan korban jiwa.
Perhatian tersebut disampaikan dalam konsultasi informal dengan Presiden Dewan HAM PBB pada 8 Mei lalu dengan agenda pembahasan kemungkinan Dewan HAM mengeluarkan Pernyataan Presiden atau Presidential Statement Dewan HAM PBB (PRST) mengenai Dampak Pandemi terhadap HAM.
“Dalam pertemuan virtual Presiden Dewan HAM dengan negara anggota dan wakil LSM Internasional di Jenewa, Indonesia menggarisbawahi perlunya Dewan HAM untuk secara tegas melindungi kelompok rentan yang sering tidak diperhatikan, yaitu hak-hak para ABK WNI yang bekerja di industri perikanan,” demikian ditegaskan Duta Besar/Wakil Tetap RI di Jenewa, Hasan Kleib.
Lebih lanjut ditegaskan bahwa perlindungan HAM sifatnya strategis dalam hal perikanan sebagai industri kunci rantai pangan dan pasokan global. Dalam masa normal, industri perikanan merupakan hal krusial, apalagi di situasi pandemi seperti sekarang.
Dalam pembahasan rancangan PRST ini, wakil Indonesia di Dewan HAM PBB telah menegaskan pentingnya penguatan kerja sama internasional dalam penanganan pandemi, termasuk melalui pentingnya jaminan akses produk-produk kesehatan secara global yang antara mencakup diagnostik, perawatan dan vaksin.
Inisiatif mengajukan PRST mengenai Dampak Pandemi terhadap HAM merupakan bagian dari kinerja Dewan HAM PBB yang sampai saat ini belum dapat melakukan pertemuan fisik.
Saat ini, pertemuan fisik organisasi internasional di Jenewa belum dimungkinkan merujuk kebijakan pembatasan sosial berskala besar dari otoritas Swiss untuk mengatasi covid-19.
Delegasi Indonesia di Dewan HAM, terutama sejak kasus Benjina — kasus pelanggaran HAM di industri perikanan multinasional pada 2016 — terus memanfaatkan forum ini untuk meminta pertanggungjawaban global atas sejumlah isu, terutama yang dikaitkan dengan agenda bisnis dan HAM. (AT Network)