ASIATODAY.ID, WASHINGTON – Amerika Serikat (AS) akan menambah 33 perusahaan dan institusi China ke daftar hitam karena membantu memata-matai populasi minoritas Uighur serta terhubung dengan senjata pemusnah massal dan militer.
Melansir CNA, Minggu (24/5/2020), langkah Departemen Perdagangan AS menandai upaya terbaru pemerintahan Donald Trump untuk menindak perusahaan yang barangnya digunakan untuk mendukung kegiatan militer China serta untuk menghukum Beijing karena perlakuannya terhadap minoritas Muslim.
Itu terjadi ketika penguasa Partai Komunis di Beijing mengumumkan rincian rencana untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong.
Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengatakan bahwa tujuh perusahaan dan dua institusi terdaftar terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran yang dilakukan dalam kampanye penindasan China, penahanan sewenang-wenang, kerja paksa dan pengawasan terhadap kaum Uighur dan lainnya.
Sementara itu, dua lusin perusahaan lain, lembaga pemerintah dan organisasi komersial ditambahkan karena mendukung pengadaan barang untuk digunakan oleh militer China.
Perusahaan-perusahaan yang masuk daftar hitam fokus pada kecerdasan buatan dan pengenalan wajah seperti yang banyak ditanamkan perusahaan cip AS seperti Nvidia dan Intel.
Di antara perusahaan-perusahaan yang disebut adalah NetPosa, salah satu perusahaan AI paling terkenal di China, yang anak perusahaan pengenalan wajahnya terkait dengan pengawasan Muslim.
Kevin Wolf, mantan pejabat Perdagangan AS menjelaskan bahwa daftar hitam terbaru itu melanjutkan upaya jangka panjang pemerintah AS untuk melarang ekspor ke perusahaan China yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia atau mendukung aksi militer China.
CloudMinds yang didukung oleh Softbank Group juga mendapatkan daftar hitam. CloudMinds mengoperasikan layanan berbasis cloud untuk menjalankan robot seperti versi Pepper, robot humanoid yang mampu komunikasi sederhana.
Tindakan tersebut mengikuti cetak biru yang digunakan oleh Washington dalam upayanya membatasi pengaruh Huawei demi alasan keamanan nasional. (ATN)