ASIATODAY.ID, – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melahirkan terobosan di tengah pandemi coronavirus (Covid-19).
Pasalnya, Erick Thohir bakal menggandeng pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menggarap proyek yang nilainya berkisar Rp2 miliar hingga Rp14 miliar.
Setidaknya ada sebanyak 30 perusahaan negara yang nantinya akan dikerjasamakan dengan UMKM dalam berbagai proyek-proyek dengan nilai tersebut.
Erick juga menjamin lelang proyek untuk korporasi dan UMKM dilakukan transparan, untuk menghindari proyek BUMN hanya berputar di lingkungan BUMN dan tidak ingin ada anak, cucu, atau cicit usaha BUMN ikut dalam tender yang telah diprioritaskan untuk UMKM.
Terobosan ini disambut positif kalangan pelaku usaha.
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani H Maming mengatakan, upaya Kementerian BUMN menghapus praktik monopoli proyek pemerintah menjadi angin segar bagi pengusaha muda agar lebih berkembang.
“Kami berterima kasih kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir atas keputusannya yang membuka peluang bagi swasta dan UMKM untuk menggarap proyek yang nilainya berkisar Rp2 miliar hingga Rp14 miliar. Saya yakin anggota HIPMI lebih semangat lagi untuk maju,” kata Mardani saat dihubungi, Senin (25/5/2020).
Mardani memandang, dengan adanya terobosan ini, kini saatnya pengusaha muda yang umumnya memiliki bidang usaha skala UMKM diberikan kesempatan lebih luas untuk mengembangkan bisnis.
Salah satu pintu masuknya yaitu dapat menggarap proyek pembangunan dalam negeri yang banyak tersedia dari pemerintah.
“Kesempatan emas bersinergi dengan pemerintah harus benar-benar bisa dimanfaatkan kawan-kawan pelaku UMKM. Tunjukkan jika kita memiliki potensi asal diberi ruang terlibat,” imbuhnya.
Menurut Mardani, selama ini pengusaha yang baru tumbuh yaitu UMKM dan startup seperti kebanyakan anggota Hipmi terbentur adanya praktik monopoli dari persaingan tidak sehat.
“Yang perlu dikawal sekarang, jangan sampai antara kebijakan pimpinan di atas, tidak sejalan dengan praktik di lapangan,” tegasnya.
Dikatakan, sektor swasta memiliki peranan penting meningkatkan neraca perdagangan. Sehingga sinergi antara pemerintah dan swasta membawa keuntungan bagi kedua belah pihak.
“Bagi pengusaha muda yang baru berkembang tentu mendapat pengakuan kinerja, sehingga memudahkan perusahaan menjaring relasi bisnis lebih luas dan pada akhirnya dapat terus tumbuh besar dengan jumlah karyawan semakin banyak,” terang Mardani.
Apresiasi terhadap Menteri Erick Thohir juga datang dari Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) Jakarta.
Menurut Ketua DPD Hippi Jakarta Sarman Simanjorang, terobosan itu menjadi bentuk komitmen Kementerian BUMN dalam membina, memberdayakan dan mengembangkan UMKM agar lebih maju dan berpeluang naik kelas.
“Terlebih dalam kondisi pandemi covid-19 saat ini banyak UMKM yang telah mati suri, khususnya UMKM yang bergerak di sektor konstruksi dan konsultan tahun ini diperkirakan peluang mendapatkan pekerjaan dari pemerintah sangat kecil mengingat banyaknya anggaran pemerintah yang di-refocusing menangani covid-19, sehingga kebijakan Menteri BUMN yang mewajibkan BUMN memberikan peluang kerja ke pelaku usaha UMKM menjadi secercah harapan,” terangnya.
Sarman berharap kerja sama BUMN dengan UKM tidak terbatas hanya pada 30 BUMN, namun dapat mencakup semua BUMN untuk membina, memberdayakan dan mengembangkan UKM dengan berbagai bidang usaha sesuai peluang yang ada.
Dengan demikian, setelah covid-19 berakhir, dunia usaha dapat lebih cepat bangkit dan berlari kencang menyediakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat.
“Hippi DKI yang 95 persen anggotanya pelaku UMKM mengucapkan terima kasih kepada Menteri BUMN atas kepedulian, perhatian dan kesempatan yang diberikan bermitra dengan UKM,” ungkapnya.
Dalam rangka menggali lebih jauh program BUMN tersebut, Sarman mengaku pihaknya akan menyelenggarakan diskusi daring bersama Menteri BUMN dan Menteri Koperasi dan UKM serta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dengan tema Peran BUMN Dalam Pembinaan dan Pemberdayaan UMKM usai covid-19. (Ant)