ASIATODAY.ID, MOSKOW – Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov menegaskan bahwa rencana Israel mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat akan mengakhiri terwujudnya Solusi Dua Negara atau Two-State Solution.
Ia juga menilai langkah tersebut akan memicu meletusnya gelombang aksi kekerasan terbaru antara Palestina dan Israel.
“Mungkin saja pemerintahan koalisi Israel dapat segera menjalankan rencana mereka dalam waktu dekat, yakni memperluas kedaulatan ke Tepi Barat. Kami meyakini langkah seperti itu akan memiliki konsekuensi yang sangat ekstrem,” kata Bogdanov, dalam wawancara bersama surat kabar Al-Ahram.
Bogdanov menyebut, Pemerintah Rusia sepakat dengan penilaian dan juga peringatan terkait isu aneksasi yang telah dibahas dalam pertemuan Liga Arab.
“Aneksasi sejumlah wilayah Palestina akan menutup implementasi Solusi Dua Negara,” sebut Bogdanov.
“Selain itu, langkah pencaplokan juga kemungkinan besar akan memicu gelombang baru kekerasan di Palestina dan semakin memperburuk ketegangan di kompleks permukiman Arab,” sebut Bogdanov, melansir Sputnik, Rabu (10/6/2020).
Sebelumnya, Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh berencana mendeklarasikan status kenegaraan di wilayah perang pra-1967 jika Israel mencaplok sebagian Tepi Barat.
“Saat Israel menjalankan rencananya untuk mencaplok Tepi Barat, kami akan mengambil langkah lanjutan dengan mendeklarasikan kemerdekaan Palestina,” tegas Shtayyeh.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah mendeklarasikan berakhirnya semua perjanjian yang telah disepakati dengan Israel dan Amerika Serikat. Deklarasi itu disampaikan usai PM Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan rencana menganeksasi Tepi Barat.
Menteri Pertahanan Israel sekaligus PM alternatif Benny Gantz sebelumnya telah memerintahkan pihak milier untuk bersiap mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat.
Rencana aneksasi Tepi Barat disampaikan menyusul munculnya rencana perdamaian bernama “Perjanjian Abad Ini” yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump. Dalam rencana perdamaian itu, AS mendorong berdirinya negara Palestina, namun berada di wilayah Israel dan tanpa dilengkapi kekuatan militer. Palestina menolak mentah-mentah rencana tersebut. (ATN)