ASIATODAY.ID, KUALA LUMPUR – Wabah coronavirus (Covid-19) kembali merebak di negeri jiran Malaysia.
Pemerintah Malaysia kini tengah mempertimbangkan untuk kembali mengawasi dan membatasi pergerakan masyarakat.
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menyatakan kebimbangannya atas peningkatan kasus positif Covid-19 dan kemunculan 13 klaster baru di negara tersebut.
Penambahan kasus terjadi sepanjang masa berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) sejak 10 Juni 2020.
Muhyiddin mengemukakan hal itu dalam pidato khusus PKPP di Putrajaya, Senin (20/7/2020) yang disiarkan secara langsung televisi pemerintah.
Muhyiddin mengatakan walaupun kasus Covid-19 rendah, masyarakat tidak boleh terlena jika tak ingin Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) dilaksanakan kembali.
“Saya agak bimbang dengan kemunculan 13 klaster baru sepanjang tempo PKPP. Contohnya klaster Restoran Kuala Lumpur dari kalangan pekerja restoran yang dilaporkan sejak 6 Juli lalu dan klaster Stutong yang mulai sejak 18 Juli,” kata Muhyiddin, dilansir antara.
Presiden Bersatu Malaysia tersebut juga mengatakan, terdapat empat klaster baru yang ditemukan dari mereka yang pulang dari luar negeri yaitu klaster di Sarawak sebanyak tiga kasus, klaster di Melaka lima kasus, klaster di Terengganu tiga kasus dan klaster di Kuala Lumpur dua kasus.
Lebih membimbangkan kata dia, kasus positif Covid-19 kembali mencatatkan angka dua digit sejak beberapa hari lalu.
Muhyiddin tidak menolak kemungkinan bahwa pemerintah akan melaksanakan kembali PKP jika kasus Covid-19 terus mengalami peningkatan.
“Situasi tersebut tidak boleh dianggap enteng oleh kita semua. Saya pasti kita tidak mau pemerintah kembali melaksanakan lockdown sekiranya kasus-kasus Covid-19 meningkat mendadak,” kata Muhyiddin.
Menurut Muhyiddin, cukuplah tiga bulan rakyat berkurung diri di rumah untuk memutuskan rantai Covid-19.
“Ekonomi negara kita terdampak serius, perniagaan mengalami kerugian dan banyak yang kehilangan pekerjaan. Sudah tentu kita tidak mau kembali hidup dalam keadaan lockdown seperti itu,” terang Muhyiddin.
Muhyiddin mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan untuk membuat peraturan mengenai penggunaan masker. (ATN)