ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pemerintah China mengecam keras keputusan pemerintah Amerika Serikat yang kembali menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pejabat dan 24 perusahaan Negeri Tirai Bambu yang dituduh terlibat dalam sengketa di Laut China Selatan (LCS).
“Sikap Amerika Serikat sangat buruk karena ikut campur dalam masalah internal China, melanggar hukum dan norma internasional, yang sama sekali di luar logika hegemoni dan politik kekuasaan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, dalam jumpa pers di Beijing, melansir Associated Press, Jumat (28/8/2020).
China bersengketa dengan Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia dan Vietnam di Laut China Selatan. Empat negara Asia Tenggara itu menolak klaim China yang menguasai seluruh Laut China Selatan.
Sanksi terbaru kepada China diberikan oleh Kementerian Perdagangan AS. Mereka menyatakan 24 perusahaan dan sejumlah pejabat Negeri Tirai Bambu turut andil dalam proyek reklamasi pulau buatan di Laut China Selatan, demi menguatkan klaim China atas perairan itu.
Sejumlah perusahaan itu disebut menjadi kontraktor proyek pembangunan dan mengeruk pasir untuk pondasi reklamasi, yang dinilai merusak lingkungan dan akhirnya memicu sengketa dengan negara lain.
Kemendag AS menyatakan 24 perusahaan itu masih ke dalam daftar kelompok yang hanya bisa melakukan ekspor terbatas ke Negeri Paman Sam dengan izin pemerintah.
Zhao mengatakan akan mengambil langkah tegas untuk menjaga hak-hak orang-orang dan perusahaan yang diberi sanksi oleh AS.
“Pembangunan yang dilakukan China di wilayah sendiri masih dalam lingkup kedaulatan dan tidak ada hubungannya dengan militerisasi. Tidak ada alasan bagi AS untuk menjatuhkan sanksi yang tidak sah kepada perusahaan dan warga China karena keikutsertaan mereka dalam proyek konstruksi itu,” tegas Zhao.
Hubungan AS-China saat ini mencapai titik terburuk akibat berbagai persoalan. Mulai dari perang dagang, tuduhan pencurian kekayaan intelektual dalam bidang teknologi, sengketa Taiwan, polemik demokrasi Hong Kong, dan isu penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur.
Kedua negara juga unjuk kekuatan militer di Laut China Selatan. Masing-masing mengerahkan kapal perang, kapal induk dan jet tempur.
Pekan ini Angkatan Laut China menggelar latihan perang di Laut China Selatan. Mereka bahkan dilaporkan menguji rudal penghancur kapal induk, DF-26B and DF-21D.
Sedangkan AS disebut mengawasi latihan militer China dari udara menggunakan pesawat intai Lockheed U-2. (AP)