ASIATODAY.ID, JAKARTA – Bencana banjir mengepung kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sejak Rabu (26/8/2020).
Selain melumpuhkan aktivitas produksi, para karyawan juga terpaksa harus dievakuasi. Namun demikian, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.
Banjir terjadi akibat luapan tiga sungai besar yang berada di sekitar kawasan industri. Intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan naiknya debit aliran Sungai Ake Sake, Sungai Lakolamo dan Sungai Wasea.
Ketinggian banjir bervariasi antara 50 centimeter hingga 1 meter. Sejumlah alat berat pun dikerahkan untuk mengatasi banjir. Tidak hanya kawasan IWIP, permukiman warga sekitar juga terdampak banjir.
Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) merupakan kawasan industri terpadu pengolahan nikel dan logam berat di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kawasan ini termasuk salah satu dari proyek prioritas nasional RPJMN 2020-2024.
Audit Lingkungan
Peristiwa banjir ini menjadi sorotan kalangan aktivis pemerhati tambang.
Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara mendesak Pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit lingkungan.
Pasalnya, banjir tidak akan melanda kawasan IWIP jika Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Kelayakan/Pengelolaan Lingkungan (UKL-UPL) diterapkan secara baik.
Menurut Koordinator KATAM Provinsi Maluku Utara, Muhlis Ibrahmi, sumber banjir dari luapan Sungai Ake Sake, Sungai Lakolamo dan Sungai Wasea berada di kawasan blok tambang IWIP.
Dugaan sementara, buruknya sistem perencanaan pada aktivitas penambangan dinilai berkontribusi terhadap bencana banjir itu.
“Kami menduga penyebab utama banjir ini karena buruknya sistem drainase, serta aktivitas penambangan yang sporadis dan tidak terencana dengan baik,” jelas Muhlis melalui keterangan tertulisnya yang diterima, Jumat (28/8/2020).
Muhlis mengungkapkan, banjir yang melanda PT IWIP tidak hanya melumpuhkan aktivitas industri, namun perekonomian masyarakat setempat juga ikut terdampak.
Karena itu, Muhlis menyerukan agar pemerintah segera membentuk tim agar dilakukan evaluasi untuk memastikan penyebab banjir sesungguhnya.
Pihaknya juga meminta kapada pihak PT IWIP dan PT WBN untuk bertanggung jawab penuh atas perbaikan ekonomi dan juga pemulihan lingkungan di wilayah itu. (ATN)