ASIATODAY.ID, BANGKOK – Gelombang reformasi di Thailand kian tak terbendung.
Puluhan ribu orang keluar dari toko, kantor, dan sekolah tumpah ke jalan Bangkok, menyuarakan protes, kemarahan, dan pembangkangan. Mereka tetap bertahan melakukan aksi protes meskipun pemerintah menerapkan status darurat pada Kamis 15 Oktober 2020.
Pemerintah Thailand telah mengumumkan langkah-langkah darurat untuk melarang pertemuan lima orang atau lebih untuk mencoba mengakhiri protes selama tiga bulan.
Tanggapan tersebut adalah salah satu demonstrasi terbesar sejauh ini, di jantung ibu kota Negeri Gajah Putih itu.
Sekitar 10.000 pengunjuk rasa Thailand berkumpul pada Kamis 15 Oktober, meneriakkan “Prayut, keluar!” dan “Bebaskan teman kita!” saat mereka menghadapi polisi di Ratchaprasong, sebuah persimpangan sibuk di pusat kota Bangkok.
“Anda mendorong kami ke pojok seperti anjing,” salah satu dari beberapa pemimpin aktivis terkemuka yang tidak ditahan, Panupong “Mike” Jadnok, mengatakan kepada kerumunan.
“Dan dengan punggung menempel ke dinding, kami akan membalas tanpa ada ruginya,” katanya, seperti dikutip CNA, Jumat (16/10/2020).
Saat malam tiba, pengunjuk rasa melambaikan ponsel mereka yang menyala di udara. Ribuan orang duduk di atas lembaran plastik di jalan sambil mengemil makanan jalanan, sementara lebih banyak lagi yang menonton dari trotoar. Banyak yang mengatakan mereka akan kembali pada Jumat malam.
“Saya tidak takut. Darurat atau tidak, saya tidak punya kebebasan,” kata ilustrator berusia 26 tahun Thanatpohn Dejkunchorn, yang pulang kerja lebih awal untuk menghadiri protes bersama teman-temannya.
“Saya ingin kebebasan ada di negara ini. Saya ingin bebas dari lingkaran setan ini,” tegasnya.
Protes telah dibangun sejak pertengahan Juli dalam tantangan terbesar dalam beberapa tahun bagi pembentukan politik – mengupayakan pemecatan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, mantan pemimpin militer, dan untuk mengekang kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn.
“Kami harus menciptakan pemahaman dengan para pengunjuk rasa,” juru bicara pemerintah Anucha Burapachaisri, yang mengeluh bahwa para pemimpin protes tidak memberikan “informasi lengkap” kepada pengunjuk rasa.
Polisi mengatakan mereka akan menangkap semua pengunjuk rasa, meskipun mereka tidak menjelaskan bagaimana mereka akan menuntut puluhan ribu orang.
Istana Kerajaan menolak mengomentari para pengunjuk rasa atau tuntutan mereka. Hingga Rabu, sebagian besar pemerintah membiarkan demonstrasi terjadi, sementara tidak ada tanda-tanda memenuhi tuntutan pengunjuk rasa.
Tapi itu berubah setelah insiden di mana pengunjuk rasa mencemooh iring-iringan mobil Ratu Suthida saat dia dan raja melakukan kunjungan langka dari Eropa, tempat mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka.
Pemerintah menyebut risiko terhadap keamanan nasional dan ekonomi akibat protes, serta bahaya penyebaran virus corona, sebagai alasan pemberlakuan tindakan darurat. Pemerintah kemudian melancarkan tindakan keras Kamis pagi, menyapu sebuah kamp yang didirikan di luar kantor Prayut dan menangkap tiga pemimpin protes – di antara sekitar 40 penangkapan dalam sepekan terakhir.
Belakangan, para pemimpin mahasiswa turun ke media sosial untuk mendesak pendukung turun ke jalan. Di antara mereka yang ternyata adalah siswa sekolah menengah, yang menutupi label ID di seragam mereka dengan lakban. (ATN)