Asia Tenggara telah lama mengalami kekeringan parah, yang terjadi rata-rata setiap lima tahun. Kekeringan berkepanjangan tahun 2015 dan 2018 adalah yang terburuk dalam catatan selama dua dekade.
Mereka secara bersamaan mempengaruhi lebih dari 70 persen wilayah daratan, dengan lebih dari 325 juta orang terpapar. Tidak ada negara anggota ASEAN yang terhindar dari dampak yang menghancurkan, termasuk terganggunya mata pencaharian dan ketahanan pangan, serta kebakaran hutan dan kabut asap.
Faktor pendorong risiko kekeringan di Asia Tenggara pada dasarnya kompleks, menghasilkan variasi yang cukup besar dari tahun ke tahun. Kekeringan sangat dipengaruhi oleh berbagai pemicu iklim, terutama El Niño-Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole (IOD). Namun, terlepas dari kompleksitas ini, tren menunjukkan peningkatan risiko kekeringan di seluruh wilayah.
Analisis baru dari data yang diamati dan proyeksi iklim dalam edisi kedua “Siap untuk Tahun-tahun Kering: Membangun Ketahanan Terhadap Kekeringan di Asia Tenggara”, laporan bersama Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (ESCAP) dan Asosiasi Banfsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mengungkapkan peningkatan suhu yang signifikan secara statistik dari 1981-2020, yang diperkirakan akan terus berlanjut. Artinya, kekeringan akan semakin parah seiring dengan pemanasan iklim.
Urgensi ini diperparah oleh pandemi COVID-19, yang menyatu dengan krisis iklim. Kedua bencana tersebut secara bersamaan telah mengganggu kesehatan, mata pencaharian, dan rantai pasokan masyarakat di seluruh wilayah.
Dampak yang berlipat ganda ini telah menyebabkan tekanan ekonomi yang parah dan merusak kemampuan kawasan untuk menghadapi risiko bencana saat ini dan di masa depan. Sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana kekeringan yang berulang dan pandemi saat ini berinteraksi, untuk mengidentifikasi kebijakan yang tepat yang dapat mengatasi krisis ini secara bersamaan.
ASEAN dan ESCAP bekerja sama untuk mencegah dampak destruktif dari kekeringan dengan mempromosikan perubahan paradigma menuju pengelolaan dan tata kelola risiko kekeringan yang lebih adaptif. Kerja sama ini didasarkan pada pendekatan berwawasan ke depan berbasis sains untuk risiko kekeringan. Intervensi kebijakan adaptif harus mendukung mereka yang paling rentan dan mereka yang paling tertinggal di kawasan ini.
Bukti terbaru menunjukkan bahwa 15 hingga 25 persen dari populasi di kawasan itu hidup di titik panas kekeringan, dengan tingkat pembangunan sosial ekonomi yang rendah dan keterpaparan yang tinggi terhadap kekeringan berulang. Intervensi kebijakan yang ditargetkan di bidang-bidang ini akan sangat penting untuk mencegah dampak kumulatif dari kekeringan berulang, yang seiring waktu, menjadi ancaman serius bagi pencapaian pembangunan yang diperoleh dengan susah payah, terutama pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Intervensi ini harus mengikuti tiga jalur kebijakan yang jelas untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kekeringan; mempersiapkan dan menanggapi kekeringan saat itu terjadi; dan memulihkan serta memulihkan setelah kemarau berlalu. Oleh karena itu, kebijakan tersebut harus mencakup berbagai bidang kebijakan, mulai dari pengelolaan sistem pangan, air dan energi, hingga penerapan sistem peringatan dini dan pembiayaan risiko kekeringan.
Pemerintah harus memanfaatkan beberapa peluang untuk menghadapi tantangan ini.
Pertama, sifat kekeringan siklis dan lambat memberikan waktu bagi kita untuk mengambil tindakan berdasarkan risiko sekarang, untuk mencegah bahaya kekeringan menjadi krisis.
Kedua, pemerintah dapat memperoleh manfaat dari pengalaman dan keahlian ASEAN yang luas melalui kerja sama regional yang lebih besar, didorong oleh agenda ASEAN tentang kekeringan dan Deklarasi ASEAN yang baru diadopsi tentang Penguatan Adaptasi terhadap Kekeringan.
Ketiga, pandemi COVID-19 menawarkan kesempatan untuk bertindak sekarang untuk mengurangi dampak kekeringan di masa depan, dengan memasukkan langkah-langkah untuk membangun ketahanan ke dalam paket stimulus pemulihan COVID-19.
Perkembangan terbaru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi akan mendukung keberhasilan skala intervensi pengelolaan kekeringan. Negara-negara anggota ASEAN harus mengambil langkah konkret sekarang untuk memperkuat pemantauan kekeringan nasional dan regional dan meningkatkan pemahaman kita tentang penyebab kekeringan.
Sekarang lebih penting dari sebelumnya bagi kawasan ini untuk membangun ketahanan terhadap kekeringan. Dengan bekerja sama, kita dapat mengurangi dampak kekeringan di masa depan dan memastikan bahwa seluruh Komunitas ASEAN akan siap menghadapi tahun-tahun kemarau yang akan datang.
Pada catatan ini, kemitraan yang kuat antara Perserikatan Bangsa-Bangsa, ASEAN, dan pemerintah nasional serta pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk menghadapi situasi cuaca dan iklim ekstrem yang semakin kompleks dan tidak pasti bersama dengan dampak risiko bencana transnasional yang lambat.
ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menikmati kerja sama yang bermanfaat melalui implementasi Kemitraan Komprehensif dan Rencana Aksi. Kerja bersama ASEAN-ESCAP ini telah mencerminkan kerja sama dan kemitraan kita untuk kepentingan rakyat kita. (moderndiplomacy.eu)
*Armida Salsiah Alisjahbana, mantan Menteri Bappenas
*Lim Jock Hoi, Sekretaris Jenderal ASEAN