ASIATODAY.ID, NEW YORK – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menggelar rapat darurat untuk membahas kudeta militer di Myanmar pada Selasa (2/2/2021). Juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric mengonfirmasi hal itu.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk penahanan Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint dan para pemimpin politik lainnya dan menyatakan “keprihatinan yang besar” atas pengalihan kekuasaan kepada militer.
“Perkembangan ini merupakan pukulan serius bagi reformasi demokrasi di Myanmar,” kata Dujarric, seperti dilaporkan Al Jazeera.
Pemilu November memberikan mandat yang kuat kepada partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi.
“Sekretaris Jenderal mendesak pimpinan militer untuk menghormati keinginan rakyat Myanmar dan mematuhi norma-norma demokrasi, dengan setiap perbedaan diselesaikan melalui dialog damai,” ujarnya.
Tindakan keras militer tahun 2017 di Negara Bagian Rakhine Myanmar mengakibatkan lebih dari 700.000 pengungsi Rohingya melarikan diri ke Bangladesh dan mereka masih terdampar di kamp-kamp pengungsi. PBB dan negara-negara Barat menuduh militer Myanmar melakukan pembersihan etnis, yang dibantahnya.
China yang didukung oleh Rusia, melindungi Myanmar dari tindakan dewan yang signifikan setelah penumpasan militer tahun 2017. Beijing dan Moskwa memiliki hak veto bersama dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat (AS). (ATN)