ASIATODAY.ID, WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menjatuhkan sanksi kepada pemimpin militer Myanmar yang melakukan kudeta dan menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan lainnya. AS juga meminta militer Myanmar untuk mengembalikan kekuasaan kepada sipil dan membebaskan tahanan politik.
“Minggu ini kami akan mengidentifikasi target-target sanksi ronde pertama dan kami juga akan memberlakukan pembatasan ekspor yang ketat,” kata Biden, Rabu (10/2/2021), dikutip dari CNBC Internasional.
Biden juga menjamin jenderal-jenderal Myanmar tidak bisa mengakses dana USD1 miliar yang disimpan di AS.
Militer Myanmar menuduh Pemilu Myanmar, yang dimenangkan NLD, telah dicurangi. Militer kemudian melakukan kudeta pada 1 Februari lalu.
“Kami juga membekukan aset AS yang dapat dimanfaatkan Pemerintah Myanmar, tetapi mempertahankan dukungan kami akan sistem kesehatan, kelompok sipil, dan aspek-aspek lain yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Myanmar,” kata Biden.
Biden juga mendesak militer menggunakan kekerasan terhadap demonstran yang hanya menggunakan hak mereka untuk memprotes kudeta.
Diketahui, militer Myanmar menerapkan jam malam di Yangon dan Mandalay, dan melarang kerumunan massa lebih dari lima orang. Akses ke media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram juga diblokir.
Juru bicara Kementerian Dalam Negeri AS Ned Price mengatakan AS dapat menerapkan sanksi yang lebih ketat pada militer Myanmar.
Juru bicara Pentagon, John Kirby, minggu lalu mengatakan kudeta Myanmar merupakan hal yang mengkhawatirkan, tetapi tampaknya militer AS tidak perlu turun tangan. (ATN)