ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia diminta memberikan insentif untuk hilirisasi nikel kadar rendah.
Hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (11/2/2021).
Orias menyarankan hal itu sebab nikel kadar rendah merupakan komoditas utama industri baterai kendaraan listrik atau electric vehicle battery (EV battery).
Menurut Orias, pemerintah perlu mempertimbangkan opsi pembebasan royalti, seperti yang diberlakukan kepada penambang batu bara yang melakukan hilirisasi, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
“Terkait EV battery mobil listrik dan sebagainya, ini berhubungan langsung dengan pemanfaatan nikel kadar rendah. Kalau untuk batu bara sudah, dimana iuran produksinya 0 (persen), sementara nikel belum sama sekali,” imbuhnya.
Orias mempertanyakan hal tersebut sebab pengembangan EV battery merupakan salah satu bentuk hilirisasi komoditas mineral yang tengah fokus dijalankan.
“Apakah pembebasan royalti ini akan berlaku untuk nikel kadar rendah,” ujarnya dengan nada tanya.
Selain itu, nikel kadar rendah disebut Orias belum mendapatkan perhatian lebih dari para pelaku usaha, sebab selama ini penambang lebih tergiur untuk mengambil nikel kadar tinggi.
Oleh sebab itu, Ia berharap opsi pembebesan royalti yang merupakan bentuk dari insentif pengembangan nikel kadar rendah dapat dipertimbangkan oleh pemerintah.
Terkait hal itu, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan dan Tata Kelola Minerba Irwandy Arif mengatakan, sejauh ini pihaknya belum memiliki aturan maupun insentif terkait komoditas nikel kadar rendah.
Namun, Kementerian ESDM disebut akan menerima dan mempertimbangkan masukan tersebut.
“Memang belum ada soal prioritas nikel kadar rendah untuk hilirirsasi. Ini masukan yang bagus sebenarnya,” ujarnya. (ATN)