ASIATODAY.ID, SYDNEY – Australia pada Rabu (21/4/2021) mengumumkan akan mencabut kesepakatan pemerintah negara bagian untuk bergabung dengan Inisiatif Belt and Road Initiative (BRI) dengan China.
Kebijakan ini menunjukkan Australia tidak konsisten dengan kebijakan luar negerinya.
Tahun lalu, Canberra memperkenalkan undang-undang baru yang secara luas dipandang menargetkan China yang memungkinkannya membatalkan perjanjian apa pun antara otoritas negara dan negara asing yang dianggap mengancam kepentingan nasional.
Pada Rabu, Menteri Luar Negeri Marise Payne mengatakan bahwa pemerintah federal akan mengesampingkan keputusan pemerintah negara bagian Victoria untuk menandatangani Belt and Road Initiative (BRI).
Sebagai satu gagasan, BRI merupakan jaringan investasi yang luas yang menurut para kritikus adalah perlindungan bagi Beijing yang menciptakan pengaruh geopolitik dan keuangan.
Payne mengatakan dua dokumen yang ditandatangani masing-masing pada 2018 dan 2019 – nota kesepahaman dan perjanjian kerangka kerja – termasuk di antara empat dokumen yang akan dia robek di bawah kekuasaan baru.
“Saya menganggap empat pengaturan ini tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Australia atau merugikan hubungan luar negeri kita,” katanya dikutip dari AFP, Kamis (22/4/2021).
Pengumuman itu datang pada saat hubungan yang memburuk antara Beijing dan Canberra. Kedua pemerintah berselisih tentang perdagangan dan bersaing untuk mendapatkan pengaruh di Pasifik.
Australia telah membuat marah China dengan menyerukan penyelidikan independen terhadap asal-usul pandemi virus corona, yang muncul di kota Wuhan di China. Langkah terbaru Australia ini kemungkinan akan semakin mengobarkan ketegangan.
Perjanjian BRI ditandatangani setelah Victoria meluncurkan strategi 10 tahun yang “ambisius” yang bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan China. Tetapi BRI hanya menyediakan “kerangka kerja untuk kerja sama di masa depan” dan tidak mengikat secara hukum.
Tetapi secara luas diharapkan bahwa Canberra akan campur tangan setelah Perdana Menteri Scott Morrison menyuarakan penentangannya terhadap rencana tersebut.
Di bawah konstitusi Australia, pemerintah federal bertanggung jawab atas urusan luar negeri dan pertahanan. Negara bagian biasanya memberikan layanan seperti kesehatan dan pendidikan tetapi pada kenyataannya sering terjadi tumpang tindih. (ATN)