ASIATODAY.ID, JENEWA – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendengungkan, krisis politik di Myanmar menimbulkan penderitaan bagi rakyat sipil.
Sejak kekuasaan di Myanmar diambil alih oleh militer, setidaknya 75 anak tewas, dan 1.000 Orang dipenjara.
Laporan Al Jazeera, Sabtu (17/7/2021), Komite Hak Anak PBB menyatakan anak-anak mengalami kekerasan tanpa pandang bulu, penembakan acak dan penangkapan sewenang-wenang di bawah pemerintahan militer.
Komite hak anak PBB melaporkan pada hari Jumat bahwa mereka telah menerima “informasi yang dapat dipercaya” bahwa 75 anak telah terbunuh dan sekitar 1.000 ditangkap di Myanmar sejak 1 Februari.
“Anak-anak di Myanmar dikepung dan menjadi korban jiwa akibat kudeta militer,” kata ketua komite Mikiko Otani.
Penduduk Myanmar telah mengambil bagian dalam protes massal tetapi telah mendapat tanggapan militer yang brutal sejak kudeta yang menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.
“Anak-anak terpapar kekerasan tanpa pandang bulu, penembakan acak, dan penangkapan sewenang-wenang setiap hari. Mereka menodongkan senjata ke arah mereka dan melihat hal yang sama terjadi pada orang tua dan saudara mereka,” kata Otani.
Komite tersebut terdiri dari 18 ahli independen yang bertugas memantau pelaksanaan Konvensi Hak Anak, yang ditandatangani Myanmar pada tahun 1991.
Para ahli mengatakan mereka sangat mengutuk pembunuhan anak-anak oleh junta dan polisi. Ahli juga menunjukkan bahwa “beberapa korban dibunuh di rumah mereka sendiri”. Para korban itu termasuk seorang gadis 6 tahun di kota Mandalay, ditembak di perut oleh polisi.
Para ahli juga mengecam penahanan sewenang-wenang yang meluas terhadap anak-anak di kantor polisi, penjara, dan pusat penahanan militer.
Mereka menunjuk otoritas militer yang melaporkan praktik menyandera anak-anak ketika mereka tidak dapat menangkap orang tua mereka, termasuk seorang gadis berusia lima tahun di wilayah Mandalay yang ayahnya membantu mengorganisir protes anti-militer.
Pada hari Jumat, situs berita Myanmar Now juga melaporkan bahwa dua anak di bawah umur, berusia 12 dan 15 tahun termasuk di antara tujuh penduduk desa dari kotapraja Sintgaing di wilayah Mandalay, yang ditahan dan didakwa memiliki bahan peledak.
Para ahli juga menyuarakan keprihatinan mendalam tentang gangguan yang cukup besar dalam perawatan medis penting dan pendidikan sekolah di seluruh negeri. Akses ke air minum dan makanan yang aman untuk anak-anak di daerah pedesaan juga telah terganggu.
Para ahli menunjukkan bahwa kantor hak asasi PBB telah menerima laporan yang kredibel bahwa pasukan keamanan menduduki rumah sakit, sekolah dan lembaga keagamaan di negara itu, yang kemudian dirusak dalam aksi militer.
Lebih jauh, para ahli menyoroti angka-angka dari badan anak-anak PBB UNICEF yang menunjukkan bahwa satu juta anak di seluruh Myanmar kehilangan vaksin utama. Sementara lebih dari 40.000 anak tidak lagi menerima perawatan yang dibutuhkan untuk kekurangan gizi akut yang parah. (ATN)