ASIATODAY.ID, YANGON – Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyatakan bahwa agresi militer Myanmar terhadap warga sipil merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
PBB menemukan bukti serangan sistematis terhadap warga sipil sejak kudeta Myanmar.
Kepada wartawan pada Jumat (5/11), Nicholas Koumjian mengatakan Mekanisme Investigasi Independen untuk Myanmar (IIMM) PBB, yang dia pimpin, telah menerima lebih dari 200.000 komunikasi sejak tentara mengambil alih kekuasaan negara.
Menurut Koumjian, IIMM telah mengumpulkan lebih dari 1,5 juta item bukti yang sedang dianalisis sehingga suatu hari orang-orang yang paling bertanggung jawab atas kejahatan internasional yang serius di Myanmar akan dimintai pertanggungjawaban.
Dalam menentukan bahwa kejahatan terhadap warga sipil tampaknya meluas dan sistematis, Koumjian mengatakan para penyelidik melihat pola kekerasan atau tanggapan terukur oleh pasukan keamanan terhadap demonstrasi dalam enam minggu pertama atau lebih setelah pengambilalihan militer diikuti oleh “peningkatan kekerasan dan banyak lagi metode yang lebih kejam digunakan untuk menekan para demonstran”.
“Ini terjadi di tempat yang berbeda pada saat yang sama, menunjukkan kepada kami bahwa logis untuk menyimpulkan ini dari kebijakan pusat. Kami melihat kelompok-kelompok tertentu menjadi sasaran, terutama untuk penangkapan dan penahanan yang tampaknya tanpa proses hukum. Dan ini termasuk, tentu saja, jurnalis, pekerja medis, dan lawan politik,” kata Koumjian sebagaimana dilaporkan AP, Sabtu (6/11/2021).
Myanmar selama 50 tahun telah mendekam di bawah pemerintahan militer yang ketat yang menyebabkan isolasi dan sanksi internasional.
Ketika para jenderal melonggarkan cengkeraman, yang berpuncak pada naiknya peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi ke kepemimpinan dalam pemilihan 2015, komunitas internasional merespons dengan mencabut sebagian besar sanksi dan menuangkan investasi ke negara itu.
Kudeta 1 Februari mengikuti pemilihan pada November yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (LND) pimpinan Aung San Suu Kyi dan militer menolaknya sebagai penipuan.
Sejak pengambilalihan militer, Myanmar telah dilanda kerusuhan, dengan demonstrasi damai terhadap jenderal yang berkuasa berubah menjadi pemberontakan bersenjata tingkat rendah di banyak daerah perkotaan setelah pasukan keamanan menggunakan kekuatan mematikan dan kemudian menjadi pertempuran yang lebih serius di daerah pedesaan, terutama di daerah perbatasan di mana milisi etnis minoritas terlibat dalam bentrokan hebat dengan pasukan pemerintah.
Kepada kantor berita The Associated Press, Christine Schraner Burgener mengatakan sesaat sebelum masa jabatannya selama tiga setengah tahun sebagai utusan khusus PBB untuk Myanmar berakhir pada 31 Oktober bahwa “perang saudara” telah menyebar ke seluruh negeri.
Badan investigasi PBB didirikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia yang berbasis di Jenewa pada September 2018 dengan mandat untuk mengumpulkan, mengonsolidasikan, melestarikan, dan menganalisis bukti kejahatan internasional paling serius dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan di Myanmar. (ATN)