ASIATODAY.ID, BATAM – Indonesia memainkan peran kunci dalam memperkuat kerjasama ekonomi biru (blue economy) di kawasan Asia Tenggara.
Dalam rangka itu, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia dalam Kerja Sama Blue Economy ASEAN-Mitra Wicara” di Batam pada 30 November – 1 Desember 2021.
Kerja sama blue economy menjadi penting bagi Indonesia dalam upaya pemulihan ekonomi mengingat potensi dari kerja sama ini yang mencapai USD27 milar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan 7 juta lapangan pekerjaan, seperti dilaporkan oleh World Bank pada tahun 2021.
Tidak hanya potensi ekonomi, kerjasama di bidang blue economy juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta prinsip inklusivitas dalam penyediaan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
“Indonesia perlu memetakan kepentingan nasional di ASEAN dalam konteks ekonomi biru, termasuk dalam kerangka kerja sama ASEAN dengan Mitra Wicara,” ungkap Sidharto R. Suryodipuro, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri, dikutip dari keterangannya, Jumat (3/12/2021).
Lebih lanjut, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN menyampaikan tujuan FGD untuk stocktaking peluang dan tantangan Indonesia dalam kerja sama ekonomi biru, yang hasilnya juga akan menjadi bekal saat Indonesia menjadi Ketua ASEAN pada tahun 2023.
Pada saat Indonesia menjadi Ketua ASEAN tahun 2023 diharapkan Indonesia dapat fokus pada kepentingan yang ingin dicapai sehingga dapat memperoleh hasil yang jelas.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Hj. Marlin Agustina, juga menyampaikan sambutan dan menyampaikan pentingnya peran wilayah pesisir Indonesia, termasuk Kepulauan Riau, dalam memajukan kerja sama blue economy untuk pemajuan kesejahteraan masyarakat.
“Potensi laut Kepulauan Riau sangat besar namun baru sebagian kecil yang mampu dimanfaatkan, kurang lebih hanya 1,8% perekonomian Kepri berasal dari sektor perikanan,” ujar Wakil Gubernur Kepulauan Riau.
“Kami berharap dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk pulihkan ekonomi dan membangun Kepri untuk kesejahteraan seluruh masyarakat,” sambungnya.
FGD yang diselenggarakan secara hybrid ini menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenko PMK, Kementerian Luar Negeri, BRIN, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Institut Pertanian Bogor, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), dan KADIN.
FGD juga diikuti oleh perwakilan dari para pemangku kepentingan terkait di tingkat Kementerian dan Lembaga, kalangan akademisi dan bisnis, serta Pusat Studi ASEAN dari berbagai Universitas di Indonesia.
FGD Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia dalam Kerja Sama Blue Economy ASEAN-Mitra Wicara menghasilkan rekomendasi terkait kerja sama regional di bidang blue economy, dimana kerja sama ASEAN dengan Mitra Wicara dapat didorong untuk penguatan kerja sama konektivitas, kerja sama riset dan teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya perikanan dan kelautan.
Indonesia perlu berperan aktif dalam pemajuan kerja sama blue economy di kawasan dalam kerangka kerja sama ASEAN dan juga kemitraan ASEAN dengan Mitra Wicara.
FGD juga hasilkan rekomendasi agar Indonesia dapat menjadi pioneer dalam penyusunan rencana aksi regional terkait kerja sama blue economy di kawasan yang juga diharapkan dapat menjadi salah satu capaian pada Keketuaan Indonesia di ASEAN di tahun 2023. (ATN)