ASIATODAY.ID, BULUNGAN – Investor China dan Uni Emirat Arab (UEA) menjadi penyokong utama pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.
Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi dukungan para investor, para CEO dan pemilik modal yang berinvestasi di kawasan industri tersebut.
“Saya, sekali lagi, sangat menghargai apa yang sudah dimulai di Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara ini. Saya sangat menghargai inisiatif para investor, para pemilik modal, para CEO yang sudah hadir dan membangun industrinya di sini,” ujar Jokowi saat melakukan groundbreaking Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Selasa (21/12/2021).
Mega proyek Kawasan Industri Hijau ini diklaim sebagai yang terbesar di dunia dan menelan investasi sekitar USD13 miliar atau sekitar Rp 186,1 triliun.
“Ini kita harapkan akan menjadi kawasan industri hijau terbesar dunia, bukan Kalimantan Utara, bukan Indonesia, tapi dunia. Karena menyangkut lahan sampai detik ini 16.400 hektare dan targetnya adalah 30.000 hektare,” ujar Presiden Jokowi.
Pembangunan kawasan industri hijau ini, lanjut Presiden, merupakan bagian dari upaya transformasi ekonomi Indonesia, dari produsen bahan mentah menjadi penghasil barang setengah jadi dan barang jadi.
“Ini yang yang sering saya sampaikan, yang namanya kita akan memulai transformasi ekonomi Indonesia. Dari yang kita sudah bertahun-tahun bertumpu kepada sumber daya alam, ekspor raw material, ekspor bahan-bahan mentah, sekarang kita akan masuk kepada hilirisasi, kepada industrialisasi bahan-bahan mentah kita,” ujarnya.
Presiden menyampaikan, industri yang ada di kawasan ini hampir semuanya akan menghasilkan barang jadi sehingga dapat memberikan nilai tambah atau added value yang besar bagi Indonesia.
“Inilah lompatan katak, sebuah lompatan yang ingin kita lakukan, leapfrog yang ingin kita lakukan. Dan ini akan kelihatan manfaatnya secara riil 5-10 tahun dari sekarang. Nanti kita lihat 5-10 tahun yang akan datang, akan bermanfaat seperti apa, baru kelihatan,” ujarnya.
Pembangunan kawasan industri ini akan menciptakan lapangan kerja bagi kurang lebih 100 ribu tenaga kerja. Sedangkan saat beroperasi diperkirakan akan membutuhkan lebih dari 200 ribu tenaga kerja ditambah tenaga kerja yang diperlukan oleh industri turunan dari produk yang dihasilkan.
“Saya meminta ini kepada para menteri, juga gubernur, dan bupati, persiapan sumber daya manusia, persiapan SDM dalam mendukung kawasan industri ini, karena ini membutuhkan SDM-SDM yang memiliki kualifikasi yang baik. Siapkan mulai sekarang,” tandasnya.
Jokowi menyebut, saat masa pembangunan, proyek ini dapat menyerap sampai 100 ribu tenaga kerja. Sedangkan apabila nanti beroperasi, akan mampu menyerap 60 ribu lebih pekerja dan diperkirakan akan menyerap sampai 200 ribu tenaga kerja.
“Dalam masa konstruksi tadi disampaikan bahwa akan muncul kurang lebih 100.000 tenaga kerja yang dibutuhkan. Pada saat operasi, hanya di sini saja, belum anak cucu turunan dari produk-produk yang dihasilkan itu 60.000. Perkiraan saya lebih dari 200.000 plus anak cucu turunan dari produk-produk yang dihasilkan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, nilai investasi yang diperlukan untuk pembangunan Kawasan Industrial Park Indonesia (KIPI) di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara sekitar USD13 miliar atau sekitar Rp186,1 triliun.
“Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) saja, kami memperkirakan kebutuhan investasi antara USD10 sampai USD 12 miliar,” katanya.
Kemudian, diperlukan biaya tambahan cukup besar untuk pembangunan infrastruktur penunjang seperti pelabuhan yang menelan biaya USD1 miliar.
“Karena pelabuhan yang harus dibangun mengarah ke tengah laut karena kedalaman yang dangkal di sisi pantai. Dan ini membutuhkan biaya paling tidak hampir USD 1 miliar untuk pelabuhan saja,” jelasnya.
Menurut Luhut, kekuatan politik juga sangat menentukan kesuksesan pembangunan Kawasan Industrial Park Indonesia tersebut, karena keputusan kepala negara busa memberi kepastian bagi investor.
“Tentu diperlukan keputusan politik presiden yang memberikan dukungan sepenuhnya untuk proyek ini,” tandasnya. (ATN)