ASIATODAY.ID, MOSKOW – Rusia siap menanggapi sanksi Barat dengan memilih keluar dari kesepakatan senjata nuklir terakhir dengan Amerika Serikat (AS), memutuskan hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat, dan membekukan aset mereka.
Mantan Presiden Dmitry Medvedev, yang kini menjabat sebagai Wakil Kepala Dewan Keamanan Rusia, menegaskan hal itu Sabtu (26/2/2022), ketika hubungan Rusia dengan Barat memburuk ke posisi terendah usai atas invasi Rusia ke Ukraina.
Medvedev juga memperingatkan, Moskow dapat mengembalikan hukuman mati setelah Rusia dikeluarkan dari kelompok hak asasi utama Eropa – sebuah pernyataan mengerikan yang mengejutkan para aktivis hak asasi manusia di negara yang selama 25 tahun terakhir belum pernah menerapkan hukuman mati.
Dalam komentar sarkastik yang diposting di platform sosial Rusia, Medvedev menolak sanksi dari negara-negara Barat sebagai pertunjukan “impotensi politik” Barat yang hanya akan mengkonsolidasikan kepemimpinan Rusia dan memicu perasaan anti-Barat.
“Kami diusir dari mana-mana, dihukum dan diancam, tetapi kami tidak merasa takut,” katanya, seperti dikutip dari Al Jazeera.
Ia juga mengejek sanksi yang dijatuhkan oleh AS dan sekutunya sebagai upaya untuk membenarkan “keputusan memalukan mereka di masa lalu, seperti mundur sebagai pengecut dari Afganistan”.
Medvedev mencatat, sanksi dari Barat menawarkan Kremlin dalih untuk sepenuhnya meninjau hubungannya dengan Barat. Ini menunjukkan Rusia dapat memilih keluar dari perjanjian pengendalian senjata nuklir START Baru yang membatasi persenjataan nuklir AS dan Rusia.
Perjanjian itu, yang ditandatangani Medvedev pada 2010 dengan Presiden AS Barack Obama saat itu. Perjanjian ini membatasi setiap negara untuk tidak memiliki lebih dari 1.550 hulu ledak nuklir yang dikerahkan dan 700 rudal dan pembom yang dikerahkan, dan membayangkan inspeksi di tempat untuk memverifikasi kepatuhan.
Sanksi dari Barat atas invasi Rusia ke Ukraina menempatkan pembatasan ketat baru pada operasi keuangan Rusia, memberlakukan larangan keras pada ekspor teknologi ke Rusia dan membekukan aset Putin dan menteri luar negerinya, tanggapan keras yang mengerdilkan pembatasan Barat sebelumnya.
Washington dan sekutunya mengatakan sanksi yang lebih keras mungkin terjadi, termasuk mengeluarkan Rusia dari SWIFT, sistem dominan untuk transaksi keuangan global.
Medvedev sendiri adalah presiden pengganti pada 2008-2012 ketika Putin harus beralih ke kursi Perdana Menteri karena batasan masa jabatan.
Dia kemudian membiarkan Putin merebut kembali kursi kepresidenan dan menjabat sebagai Perdana Menteri selama 8 tahun.
Selama masa jabatannya sebagai presiden, Medvedev secara luas dipandang lebih liberal dibandingkan dengan Putin. Tetapi pada hari Sabtu, ia membuat serangkaian ancaman yang bahkan tidak disebutkan oleh tokoh-tokoh Kremlin yang paling hawkish hingga saat ini. (ATN)