ASIATODAY.ID, JAKARTA – Negara-negara anggota G20 didorong untuk segera mengambil langkah nyata dalam mitigasi bencana hidrometeorologi sebagai dampak perubahan iklim.
Pasalnya, bencana hidrometeorologi saat ini terjadi secara merata di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia.
Sejumlah bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor terjadi di beberapa wilayah Indonesia, sepanjang musim hujan mulai Desember 2021 hingga awal Maret 2022.
Bencana banjir dan longsor pada periode tersebut antara lain terjadi di Jawa Tengah (Semarang, Salatiga, dan dataran tinggi Dieng, Wonosobo), Jawa Timur (Jember, Probolinggo dan kawasan Gunung Lawu, Magetan), Bengkulu (terjadi di delapan daerah), dan Kalimantan Barat (Kabupaten Sintang).
Selain banjir dan longsor, curah hujan dengan intensitas tinggi juga diduga menyebabkan terjadinya banjir lahar di Gunung Semeru pada Desember lalu. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pun telah mengeluarkan beberapa peringatan dini cuaca ekstrem.
Sejumlah wilayah yang masuk ke dalam kategori waspada potensi cuaca ekstrem meliputi beberapa kawasan dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Aceh sampai dengan Papua Barat.
“Sejumlah badan meteorologi dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang dan Australia sepakat bahwa tahun ini La Nina masih terjadi. Saat air hangat masuk ke perairan Indonesia, maka pembentukan awan akan lebih banyak dari biasanya. Fenomena alam inilah yang mendorong terjadinya peningkatan intensitas hujan di Indonesia. Akibatnya, musim hujan kali ini lebih basah dari sebelumnya. Tingginya curah hujan selanjutnya mengakibatkan banjir dan tanah longsor,” jelas Prof Edvin Aldrian, Profesor Meteorologi dan Klimatologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Intergovernmental Panel on Climate Change WG 1 Vice Chair, belum lama ini.
Disinyalir curah hujan yang tinggi juga diduga sebagai penyebab terjadinya banjir lahar di Gunung Semeru pada akhir tahun 2021. Dengan kata lain, bencana hidrometeorologi ini ternyata ikut memperparah bencana vulkanologi yang masih berpeluang untuk terjadi di waktu mendatang.
“Bencana vulkanologi pada Gunung Semeru saat musim hujan menunjukkan kegiatan erupsi. Proses magmatisme bergerak ke atas dan membeku di puncak gunung. Pembekuan inilah yang kemudian membentuk kubah. Adanya perubahan iklim, menyebabkan hujan yang sangat ekstrem, sehingga tumpukan dari material tersebut bercampur dengan tambahan air dari hujan. Untuk itu, saat hujan turun dengan intensitas tinggi, material vulkanik pun ikut terbawa melalui sungai. Banjir lahar ini terbawa arus melalui lembah dan menerpa pemukiman dengan kecepatan yang sangat tinggi,” tambah Prof. Dr. Nana Sulaksana, Ir., M.SP, Guru Besar Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran.
Rangkaian peristiwa bencana hidrometeorologi di atas terjadi saat penyelenggaraan Presidensi Indonesia di G20, saat pemerintah berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan melalui aksi yang nyata.
Singkatnya, langkah pemerintah untuk menuju nol emisi 2060 semakin mendesak.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani sudah menyampaikan bahwa negara G20 harus berupaya mencari cara memperoleh pembiayaan dan investasi ekonomi hijau dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 pada pertengahan Februari 2022. Bahkan, ia menekankan bahwa perubahan iklim bisa berdampak lebih besar dibandingkan pandemi.
Untuk itu, langkah yang diambil negara-negara G20 saat ini akan menjadi penentu keberlanjutan kehidupan dunia depannya, baik untuk masyarakat Indonesia maupun masyarakat global.
Berikut adalah beberapa rekomendasi aksi nyata yang bisa menyumbang pada upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia.
- Perlambatan Laju Deforestasi Perlu Menjadi Komitmen G20
Berdasarkan laporan Working Group II dari Intergovernmental Panel Climate Change (IPCC) bertajuk “Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability” yang diluncurkan akhir Februari lalu, kebutuhan untuk melakukan upaya global penanganan perubahan iklim sudah sangat mendesak karena bencana kekeringan dan banjir semakin berdampak pada kehidupan banyak orang. Laporan ini telah disetujui oleh 195 negara anggota IPCC dan bersepakat bahwa kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan iklim perlu ditingkatkan, selain tentunya dengan cepat melakukan pengurangan emisi karbon. Salah satu cara untuk melakukan pengurangan ini adalah dengan menekan laju deforestasi.
“Sebagai pemegang Presidensi G20, Indonesia berada pada posisi untuk melakukan negosiasi dengan negara-negara G20 untuk membahas mitigasi bencana cuaca ekstrem. Selain itu, sebaiknya kita juga menjadi contoh untuk negara-negara berkembang di G20. Hal ini penting karena penanganan perubahan iklim sangat tergantung dari komitmen negara-negara maju untuk berbagi dan melakukan alih teknologi kepada negara berkembang. Saya sangat menghargai rencana pemerintah untuk menjadikan ibu kota baru sebagai ikon Indonesia dalam perubahan iklim dan penghematan energi,” kata Prof. Edvin Aldrian.
Sejauh ini, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) telah berhasil menurunkan laju deforestasi hingga 75 persen di periode 2019 sampai dengan 2020. Dengan demikian, laju deforestasi saat ini ada pada angka 115,46 ribu hektar atau turun sebesar 462,46 ribu hektar dibandingkan periode sebelumnya. Kini, pemerintah tinggal mengambil langkah lebih jauh dalam mempertahankan atau menurunkan lebih jauh laju deforestasi di Indonesia.
“Sebagai negara paru-paru dunia kita perlu menjaga hutan-hutan kita. Dukungan finansial sangat dibutuhkan untuk upaya ini. Misalnya pemberian insentif untuk hutan agar tidak ditebang. Usulan insentif semacam ini perlu dirumuskan dalam G20 agar manfaatnya bisa dirasakan langsung hingga tingkat pemerintah daerah,” tutur Prof. Edvin Aldrian.
- Antisipasi Banjir dan Longsor Harus Menjadi Prioritas
Kebijakan di tingkat global tentunya perlu diikuti dengan implementasi kebijakan lebih jauh di setiap negara. Salah satu bentuk implementasi ini adalah kebijakan terkait tata kelola lahan yang berkelanjutan di tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. KLHK, misalnya, telah mencanangkan skema perhutanan sosial di mana masyarakat setempat diberikan izin untuk mengelola kawasan hutan untuk kesejahteraan ekonomi setempat. Implementasi dari kebijakan ini tentu membutuhkan komitmen dari pemerintah daerah, khususnya untuk mengendalikan tingkat pembukaan lahan yang masif, sehingga bisa berkontribusi lebih jauh pada perubahan iklim yang bisa memicu cuaca ekstrem.
“Skema perhutanan sosial sebenarnya sudah bisa berkontribusi pada tata kelola lahan yang lebih berkelanjutan. Namun, salah satu pekerjaan rumah bagi pemerintahan setempat adalah upaya untuk memastikan masyarakat yang sudah mendapatkan izin pengelolaan bagi kawasan hutan memiliki pemahaman yang baik untuk mengelola lahannya secara berkelanjutan. Pemerintah harus memastikan agar masyarakat memahami aturan terkait dengan izin tersebut, salah satunya terkait dengan jenis tanaman yang bisa ditanam oleh masyarakat. Misalnya, aturan tidak diperbolehkan menanam kelapa sawit dalam areal perhutanan sosial apalagi kawasan tersebut berstatus hutan lindung atau kawasan hutan konservasi. Selain itu, tidak boleh membuka lahan dalam skala yang luas untuk mengganti tanaman yang lebih produktif, hal penting bagi anggota masyarakat pengelola perhutanan sosial untuk mengelola lahan secara berkelanjutan, bermanfaat secara ekonomi tapi tidak meningkatkan ancaman bencana di masa depan karena kesalahan dalam tata kelola lahannya” kata Chaus Uslaini, Kepala Divisi Perlindungan Dan Pengembangan Wilayah Kelola Rakyat Eksekutif Nasional WALHI.
Lebih jauh, masyarakat juga harus mendapatkan pemahaman apa yang bisa mereka lakukan untuk mengantisipasi bencana cuaca ekstrem. Karena itu, forum di mana masyarakat mendapatkan edukasi serta masukan yang optimal dari berbagai pihak yang berwenang dalam penanggulangan bencana menjadi sangat penting. Apalagi Indonesia sangat rentan akan berbagai bencana yang bisa saling berdampak satu sama lain.
Di Sumatera Barat misalnya, gempa bumi yang terjadi akhir Februari lalu semakin diperburuk oleh bencana banjir dan tanah longsor akibat curah hujan tinggi, situasi ini juga membuat masyarakat korban yang berada di tendatenda pengungsian semakin menderita.
“Bencana hidrometeorologi akibat curah hujan tinggi bisa jadi ancaman yang paling mendesak untuk ditangani saat ini. Ke depannya terdapat potensi bencana kekeringan yang juga perlu diantisipasi. Maka, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk mitigasi bencana menjadi sangat penting. Keberadaan Forum Penugurangan Resiko Bencana (FPRB) yang ada di tingkat provinsi dan Kabupaten Kota di beberapa wilayah di Indonesia termasuk Sumatera Barat perlu dioptimalkan. Anggota forum ini terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), CSO (lembaga masyarakat), akademisi, ahli dan juga BMKG setempat. Forum inilah yang kemudian diharapkan bergerak untuk melakukan edukasi dan pendampingan masyarakat untuk antisipasi bencana hidrometeorologi,” ungkap Chaus.
Sependapat dengan Chaus Uslaini, Prof. Dr. Nana Sulaksana juga mengatakan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan penanggulangan bencana. Selain Forum Pengurangan Risiko Bencana, dibeberapa daerah juga terbentuk Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana yang juga dapat difungsikan untuk mengedukasi masyarakat dan bersinergi dengan pemerintah dalam upaya pengurangan risiko bencana ini.
“Mitigasi bencana bisa dilakukan dengan memetakan wilayah mana saja yang rawan bencana. Tapi ketika bencana terjadi, perlu ditetapkan siapa yang berhak memberikan peringatan kepada masyarakat di wilayah potensi bencana tersebut. Pemerintah daerah harus mendapatkan kewenangan lebih agar hasilnya bisa maksimal. Jangan sampai tidak ada sinergi antara Bupati, pejabat pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Apalagi kalau harus laporan dulu ke pemerintah pusat sebelum bisa bertindak,” tutup Prof Nana. (AT Network)