ASIATODAY.ID, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Holding dan Program Strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Industri Pertahanan yang dinamakan Defence Industry Indonesia atau disingkat Defend ID.
Acara peluncuran dilakukan di PT PAL Indonesia (Persero), Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Rabu (20/04/2022) siang.
Presiden menekankan bahwa Indonesia harus segera membangun kemandirian sekaligus mendorong industri pertahanan dalam negeri agar sepenuhnya siap memasuki era persaingan baru dan mampu memenuhi kebutuhan pertahanan pokok untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Kemandirian industri pertahanan harus kita wujudkan bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri, tidak bisa parsial, enggak bisa. Kita harus perkuat industrinya, kita juga harus bangun ekosistemnya agar tumbuh dan berkembang semakin maju,” tegasnya.
Oleh karena itu, Jokowi pun mengapresiasi langkah konsolidasi dan pembentukan perusahaan induk atau holding BUMN industri pertahanan Defend ID yang sudah lama dinantikan ini.
“Sudah lama ini saya tunggu-tunggu dan saya kejar-kejar terus agar BUMN industri pertahanan kita jauh lebih terkonsolidasi, ekosistemnya semakin kuat, mampu bersaing secara sehat dan menguntungkan. Dan, ini saya catat janjinya, janji ini saya catat, Defend ID akan menjadi TOP50 perusahaan pertahanan dunia,” ujar Presiden.
Tak hanya itu, Presiden juga mengingatkan Defend ID untuk terus mendorong peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan menurunkan impor alat pertahanan dan keamanan (alpalhankam).
“Saya minta agar TKDN produk-produk pertahanan unggulan terus ditingkatkan dari angka yang telah dicapai saat ini yaitu 41 persen, agar bisa terus naik dan meningkat, dan nanti pada akhirnya 100 persen. Kita harus bergerak cepat, lincah, dan juga jeli melihat peluang, proaktif menjawab peluang agar bisa menjadi bagian dari rantai pasok global. Ini penting sekali, dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan di dalam negeri,” tegasnya.
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa peluncuran holding dan program strategis BUMN industri pertahanan ini harus dijadikan lompatan untuk bertransformasi membangun ekosistem industri pertahanan yang kuat dan modern.
“Membentuk BUMN industri pertahanan yang kuat dan mandiri, yang mampu bersaing dan menguasai pasar di dalam negeri utamanya, dan diperhitungkan di pasar internasional atau pasar global,” imbuhnya.
BUMN industri pertahanan ini, lanjut Presiden, akan menjadi ujung tombak kemandirian industri pertahanan Indonesia. Oleh karena itu, Presiden menekankan pentingnya penguasahaan teknologi dan manufaktur komponen terkini berbasis dual-use technology dengan membangun global partnership seluas-luasnya dengan pihak manapun yang mau transfer teknologi.
“Semuanya ajak, tetapi tetap mayoritas kita, agar juga pasar kita bisa lebih membesar. Terus berinovasi mencari cara dan mencari terobosan, baik itu terobosan di bidang SDM (sumber daya manusia), di bidang bahan baku, bidang produk, proses bisnis dan operasionalnya, semuanya. Semuanya harus excellent, yang terbaik,” tandasnya.
Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan kerja sama Holding BUMN Industri Pertahanan antara Defend ID dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan antara Defend ID dengan global partner.
Penandatanganan kerja sama tersebut antara lain, kontrak pengadaan 13 unit Radar GCI dan pendukungnya antara PT Len Industri (Persero) dan Kemenhan, pengadaan munisi kaliber kecil antara PT Pindad dan Kemenhan, kontrak MRO modernisasi 12 unit pesawat C 130 antara PT Dirgantara Indonesia dan Kemenhan, kesepakatan untuk kerja sama MRO peningkatan kemampuan dan modernisasi kapal perang TNI AL antara PT PAL Indonesia dan Kemenhan, Heads of Agreement (HoA) teknologi elektronika pertahanan antara PT Len Industri dan Thales International SAS, France, dan Memorandum of Understanding (MoU) produksi bersama produk Armoured Amphibious Assault Vehicle antara PT Pindad dan FNSS Savunma Sistemleri, Turki.
Selain itu dilakukan juga Penandatanganan kerja sama antara Kemenhan dan Kementerian BUMN untuk mendorong peningkatan peran BUMN dalam pemenuhan alpalhankam serta peningkatan tingkat komponen dalam negeri untuk produksi alat pertahanan dan keamanan. (ATN)