ASIATODAY.ID, YANGON – Junta Myanmar memprotes keras usulan Malaysia yang dinilai “tak bertanggung jawab dan sembrono” agar Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) melibatkan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang didirikan oleh mereka yang dijatuhkan dalam kudeta militer Februari 2021, dalam upaya untuk menyelesaikan krisis politik di negeri itu.
Menteri luar negeri dari ASEAN akan bertemu akhir pekan ini dengan agenda pembahasan Myanmar, di mana lebih dari 1.800 orang telah tewas dan ribuan ditangkap dalam tindakan keras junta Myanmar di tengah perbedaan dalam kelompok regional tentang bagaimana untuk melanjutkan.
Junta Myanmar telah mengabaikan konsensus lima poin yang dipimpin ASEAN untuk mengakhiri kekerasan dan menyelesaikan krisis yang disepakati pada April tahun lalu. Pada saat itu sekitar 700 orang telah terbunuh.
Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengusulkan pada 1 Mei bahwa kelompok regional (ASEAN), yang mengakui Myanmar sebagai anggotanya di bawah rezim militer sebelumnya pada tahun 1997, perlu mempertimbangkan keterlibatan informal dengan NUG, terutama di bidang bantuan kemanusiaan.
Ia juga menyarankan penggandaan bantuan kemanusiaan untuk negara dan penguatan peran dan fungsi utusan khusus ASEAN untuk Myanmar.
Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di Global New Light of Myanmar yang dikelola pemerintah, kementerian luar negeri Junta Myanmar mengatakan, mereka memprotes keras saran Saifuddin yang “tidak bertanggung jawab dan sembrono”.
“Pernyataan seperti itu dapat diartikan bersekongkol dengan terorisme dan kekerasan di negara itu, menghambat upaya anti-terorisme Pemerintah Myanmar dan melanggar perjanjian internasional terkait dengan memerangi terorisme,” tambahnya, mencatat bahwa para jenderal yang merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih telah mendeklarasikan NUG dan kelompok yang terkait dengannya “perkumpulan yang melanggar hukum” dan “kelompok teroris”.
Komite yang mewakili parlemen yang digulingkan junta Myanmar mengumumkan pembentukan NUG pada April 2021. Komite ini mencakup politisi terpilih, anggota kelompok etnis Myanmar yang berbeda, serta para pemimpin anti-kudeta.
Beberapa anggota parlemen di ASEAN juga telah meminta pengelompokan regional untuk terlibat langsung dengan NUG.
Myanmar berada dalam krisis sejak Jenderal Senior Min Aung Hlaing merebut kekuasaan dari pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021, memicu protes nasional dan memicu pemberontakan bersenjata melawan militer. ( Al Jazeera)